Pantau - Malaysia dan Jepang menyatakan keprihatinan mendalam terhadap program nuklir, rudal, dan aktivitas siber berbahaya Korea Utara serta menyerukan denuklirisasi penuh Semenanjung Korea melalui cara damai setelah pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo.
Malaysia dan Jepang Soroti Ancaman Korea UtaraPernyataan bersama yang dirilis Kementerian Luar Negeri Malaysia menegaskan bahwa kedua negara memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan.
"Kedua pemimpin menyampaikan keprihatinan mendalam atas program nuklir dan rudal serta aktivitas siber berbahaya yang dilakukan oleh Korea Utara," demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.
Malaysia dan Jepang juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mendorong denuklirisasi penuh Semenanjung Korea secara damai.
Kedua negara turut mendukung implementasi penuh seluruh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang relevan terkait isu Korea Utara.
Selain itu, kedua pemimpin menekankan pentingnya penyelesaian segera terhadap isu penculikan warga negara di Korea Utara.
Sepakat Dorong Reformasi Dewan Keamanan PBBDalam pembahasan lainnya, Malaysia dan Jepang menegaskan kembali perlunya reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk reformasi Dewan Keamanan PBB agar lebih mencerminkan kondisi dan dinamika masyarakat internasional saat ini.
Kedua negara menilai penguatan representasi, efektivitas, transparansi, dan inklusivitas Dewan Keamanan PBB menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan global.
Malaysia dan Jepang juga mendukung perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, baik untuk kategori anggota tetap maupun anggota tidak tetap.
Perdana Menteri Sanae Takaichi menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan Malaysia terhadap pencalonan Jepang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB.
Sebagai bentuk dukungan timbal balik, Jepang mendukung pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2036–2037.
Malaysia juga menyatakan dukungan terhadap pencalonan Jepang sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan 2033–2034.
