JENEWA, KOMPAS.TV - Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk meminta pemerintah Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan kembali kebijakan imigrasinya jelang Piala Dunia 2026.
Hal ini disampaikan Turk setelah suporter sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 dilaporkan ditolak masuk AS.
Dia menyinggung isu surveilans dan profiling rasial terhadap pengunjung yang dapat mengganggu gelaran Piala Dunia 2026. Turk menilai AS perlu mengubah kebijakan imigrasi sehingga lebih menghormati hak asasi manusia.
Pejabat PBB itu menyinggung kasus sejumlah staf Timnas Iran yang ditolak masuk, penolakan terhadap wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, serta rekaman skuad Timnas Senegal yang digeledah petugas di bandara.
Baca Juga: Pengakuan Wasit Piala Dunia 2026 yang Ditolak Masuk AS: Diperiksa 11 Jam, Dicecar tentang Politik
"Kami telah melihat sebagian dari peristiwa ini. Saya harap isu-isu terkait profiling rasial, sekitar surveilans, dan penegakan imigrasi tidak akan berdampak ke Piala Dunia seperti yang telah terjadi," kata Turk, Rabu, dikutip Associated Press.
Dia menegaskan olahraga global seharusnya menjadi wahana persatuan dan perdamaian untuk masyarakat dunia.
"Jelas bahwa lingkungan yang menyelenggarakan acara olahraga besar, termasuk Piala Dunia, harus menjamin lingkungan yang aman dan bermartabat, tidak hanya bagi tim yang bertanding tetapi juga untuk suporter, seluruh masyarakat, dan seluruh dunia," kata Turk.
Jelang dimulainya Piala Dunia 2026 pada Kamis (11/6/2026) atau Jumat (12/6/2026) WIB, suporter dari negara-negara seperti Maroko dan Skotlandia, mengaku ditolak visanya hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai.
AS menjadi satu-satunya negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yang dikritik akibat kebijakan imigrasinya. Selain AS, pertandingan Piala Dunia 2026 juga digelar di Kanada dan Meksiko.
Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : The Associated Press
- piala dunia 2026
- kebijakan imigrasi as
- piala dunia
- wasit ditolak masuk AS
- Volker Turk
- amerika serikat
