Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan penyesuaian tarif untuk sejumlah layanan Transjabodetabek.
Meski demikian, Pramono menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir karena layanan transportasi publik tersebut tetap akan mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ia bahkan meluruskan anggapan yang berkembang bahwa Transjabodetabek akan dilepas tanpa subsidi.
Menurut Pramono, keputusan mengenai besaran tarif baru saat ini masih dalam tahap pembahasan dan akan diumumkan setelah seluruh pertimbangan selesai dilakukan.
"Untuk Transjabodetabek terus terang segera kami putuskan. Tapi saya ingin meluruskan, jangan sampai kemudian tidak disubsidi. Nggak mungkin nggak disubsidi, pasti tetap akan disubsidi," katanya.
Pramono mengakui ada beberapa rute yang memang membutuhkan evaluasi tarif karena dinilai terlalu murah dibanding biaya operasional maupun tarif moda transportasi lainnya.
Salah satu contoh yang disorot adalah rute Transjabodetabek Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang hingga kini masih dikenakan tarif Rp3.500 per perjalanan. Menurutnya, tarif tersebut jauh di bawah harga layanan transportasi lain yang melayani tujuan serupa.
Baca Juga: Pramono: Saya Minta untuk Di-blacklist!
"Bahkan dibandingkan dengan Damri yang paling murah kan Rp80.000, taksi rata-rata Rp200.000. Kalau kemudian Rp3.500 untuk parkir di Soekarno-Hatta saja tidak cukup, maka yang begitulah akan ada penyesuaian," ujarnya.
Pramono menjelaskan, beban subsidi transportasi saat ini juga meningkat karena jaringan Transjabodetabek terus diperluas hingga wilayah penyangga Jakarta.
Tak hanya mengoperasikan layanan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menanggung biaya pemeliharaan sejumlah halte yang berada di luar wilayah administrasi ibu kota.
"Memang, sekarang ini kenapa subsidinya juga menjadi besar, karena hampir semua halte yang bukan di wilayah Jakarta pun kita harus yang merawat. Itulah yang menjadi penyebab kemudian kenapa akan ada penyesuaian," sambungnya.
Meski membuka peluang kenaikan tarif, Pramono menegaskan kebijakan tersebut tidak boleh sampai membuat masyarakat meninggalkan transportasi umum dan kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Karena itu, Pemprov DKI akan menghitung penyesuaian tarif secara hati-hati agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
"Prinsipnya pasti saya mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh. Tidak membuat orang kemudian beralih kepada kendaraan pribadi kembali," ucap dia.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Pramono Yakin...
Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta juga terus mempertahankan berbagai program insentif untuk mendorong penggunaan transportasi umum.
Saat ini terdapat 15 kelompok masyarakat yang menikmati layanan transportasi umum gratis. Kelompok tersebut meliputi pelajar, lansia, aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI/Polri, hingga wartawan.
