jpnn.com - Pengurus Nasional Koordinator Nasional (Kornas) Pemuda Timur mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut secara transparan setiap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu disampaikan menyusul munculnya berbagai informasi yang beredar di ruang publik terkait dugaan mafia anggaran dalam program strategis nasional tersebut.
BACA JUGA: Pimpinan KPK Ini Mengaku Tidak Kenal Tersangka Sony Sonjaya
Meski demikian, Kornas Pemuda Timur mengingatkan agar proses penanganan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Pengurus Nasional Kornas Pemuda Timur Zainal Irfandi, mengatakan Program MBG merupakan kebijakan yang perlu mendapat dukungan karena memiliki dampak besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
BACA JUGA: Mbak Cory Setor Rp 500 Juta ke Perantara Bupati Muara Enim di Hotel, Oh, Ini Tujuannya
Namun, menurutnya, besarnya anggaran yang digunakan dalam program tersebut juga harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang baik dan harus didukung seluruh elemen bangsa. Namun karena menggunakan anggaran negara yang besar dan menyangkut kepentingan publik, pengawasannya harus dilakukan secara ketat agar tepat sasaran, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan,” kata Zainal, Kamis (11/6).
BACA JUGA: Ini Info Bu Misni soal Pencairan Gaji ke-13 ASN Termasuk PPPK
Ia menilai keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak-anak dan pelajar, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, UMKM, hingga pelaku usaha lokal.
Karena itu, Zainal menegaskan bahwa setiap dugaan penyimpangan yang berpotensi menghambat pelaksanaan program harus ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum.
“Kami mengapresiasi Kejaksaan Agung dan seluruh aparat penegak hukum yang terus melakukan pengawasan dan evaluasi. Setiap informasi yang mengarah pada dugaan penyimpangan perlu ditindaklanjuti secara profesional dan objektif,” ujarnya.
Terkait pernyataan Sony Sonjaya yang menyatakan kesediaannya menjadi justice collaborator, Zainal menilai seluruh informasi yang disampaikan perlu diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut dia, aparat penegak hukum harus menelusuri setiap informasi secara independen dan memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang disebut untuk memberikan klarifikasi.
“Kami mendukung Kejaksaan Agung menindaklanjuti seluruh informasi yang disampaikan. Semua pihak yang disebut harus diberikan ruang untuk menjelaskan posisinya, sementara aparat penegak hukum mengusutnya secara independen dan transparan agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap,” katanya.
Meski mendorong pengusutan secara menyeluruh, Kornas Pemuda Timur mengingatkan bahwa informasi mengenai 26 nama yang disebut dalam dugaan tersebut masih sebatas dugaan yang beredar di ruang publik.
Karena itu, kata Zainal, tidak boleh ada penghakiman sebelum adanya pembuktian melalui proses hukum yang sah.
“Kami tidak ingin ada penghakiman di luar proses hukum. Namun kami juga tidak ingin informasi berhenti di tengah jalan. Semua dugaan harus diuji secara objektif sehingga masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan fakta,” tegasnya.
Zainal menambahkan tidak boleh ada pihak yang mendapatkan perlakuan khusus apabila nantinya ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan program negara. Menurutnya, keberhasilan Program MBG harus menjadi prioritas bersama karena menyangkut masa depan generasi Indonesia.
“Prinsip kami sederhana, Program MBG harus diselamatkan dan rakyat harus mendapatkan manfaatnya. Jika ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” pungkasnya.(mcr23/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alasan Hakim Anggap Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus Bukan Operasi Intelijen
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ardini Pramitha
