Bisnis.com, SURABAYA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang berencana bakal melakukan pembatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh wilayah tanah air, dengan maksimal hanya terdapat enam unit dapur MBG yang berdiri di tiap-tiap kecamatan.
Berkaitan dengan wacana tersebut, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengaku bahwa dirinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan jajaran petinggi BGN mengenai realisasi program tersebut di daerah.
"Saya pastikan dulu ya, kalau yang seperti itu. Kita percaya bahwa dalam konteks ini kan BGN yang langsung memiliki petanya," beber Emil, Kamis (11/6/2026).
Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Jawa Timur tersebut menjelaskan pemetaan tersebut tidak hanya mencakup mengenai detail lokasi masing-masing SPPG tersebut. Namun, terdapat pula kalkulasi mengenai kapasitas dan kemampuan dari masing-masing SPPG dalam memasok porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di masing-masing wilayah administratif sebuah daerah.
Menurutnya, masing-masing kecamatan di seluruh penjuru tanah air memiliki besaran wilayah geografis dan kondisi demografis yang tentunya berbeda-beda. Walau begitu, Emil menyatakan dirinya tidak ingin berkomentar banyak sebelum wacana tersebut jadi untuk direalisasikan.
"Jadi, mau batasnya berapa, saya rasa kecamatan juga ukurannya beda-beda. Ya, kecamatan ukurannya beda-beda, luasnya beda-beda, sebaran penduduknya beda-beda. Jadi, saya tidak mau komentar dulu sebelum final lah, apa yang BGN ingin lakukan terkait hal ini," tegasnya.
Baca Juga
- Komisi IX Desak Purbaya Cairkan Dana untuk MBG Imbas Marak SPPG Tutup
- Cerita Dudung Fasilitasi Pesantren Dapat MBG, Kini Disangka Punya SPPG
- BGN Moratorium SPPG Baru, Pemprov Jatim Fokus Perbaikan MBG
Oleh sebab itu, politikus Demokrat tersebut menyatakan pihaknya akan fokus kepada upaya untuk penyediaan dan penyaluran porsi-porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut berjalan dengan baik, yang tampak dari kualitas mutu dan higienitas dalam proses pengolahan makanan yang diberikan kepada seluruh penerima manfaat. Salah satunya adalah kemampuan seluruh SPPG di Jatim dalam mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"Dari posisi kami, intinya sekali lagi, kami fokus yang ada di dalam kewenangan pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar program ini bisa sukses membawa manfaat," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang memaparkan saat ini terdapat 27.877 dapur atau titik layanan yang telah tercatat dan beroperasi melalui sistem virtual account.
Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu untuk memastikan distribusinya sesuai kebutuhan di setiap daerah.
“Per hari ini jumlah titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata,” kata Nanik usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).
Evaluasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penumpukan dapur di wilayah tertentu, terutama di Pulau Jawa, sementara daerah lain masih kekurangan fasilitas layanan.
Selain menata infrastruktur program, Nanik juga berencana melakukan refocusing terhadap penerima manfaat MBG agar bantuan gizi lebih tepat sasaran.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan bahwa intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan, terutama keluarga rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Apakah perlu, rasanya sih tidak perlu ya kalau misalnya sekolah-sekolah kaya. Kan ini pasti di rumah gizinya juga sudah lebih bagus,” katanya.
Karena itu, BGN akan melakukan evaluasi terhadap target penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta orang.
“Apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar 63 juta ini butuh, atau sebetulnya bisa dikurangi kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh,” ujar Nanik.
