Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Tito Karnavian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 231,54 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Usulan tersebut disampaikan Tito saat memaparkan kebutuhan anggaran BNPP tahun 2027. Ia menjelaskan pagu indikatif yang diterima BNPP dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Selanjutnya, mohon izin kami melangkah ke BNPP (Badan Nasional Pengelola Perbatasan). Pagu indikatif sesuai surat dari Bappenas maupun dari Kemenkeu itu adalah sebesar, untuk 2027, Rp 213,9 miliar. Seluruhnya dari rupiah murni. Ini mengalami penurunan sebanyak Rp 255,6 miliar dari di tahun ini, 2026 adalah Rp 469,6 miliar, jadi berkurang sebanyak 54,4%,” jelas Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Tito menjelaskan sebagian besar pagu indikatif yang tersedia justru terserap untuk kebutuhan operasional sehingga ruang fiskal untuk menjalankan program-program pembangunan perbatasan menjadi sangat terbatas.
“Dari indikatif Rp 213 miliar itu, Rp 193 miliar adalah untuk belanja operasional. Belanja pegawai Rp 76,8 miliar, belanja barang operasional dan pemeliharaan kantor Rp 117 miliar, karena perlu menangani 15 PLBN (Pos Lintas Batas Negara). Sehingga belanja non-operasional itu hanya Rp 20 miliar dari 213 indikatif, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP,” ungkapnya.
Menurut Tito, kondisi tersebut tidak sejalan dengan besarnya tugas yang harus dijalankan BNPP, terutama dalam mendukung berbagai program pemerintah yang menyasar kawasan perbatasan.
“Padahal BNPP tadi diharapkan juga bekerja lebih optimal lagi di perbatasan, dan banyak program-program pemerintah yang ada di K/L, seperti Koperasi Merah Putih dan lain-lain, penyelesaian batas negara, yang memerlukan anggaran lebih dari,” tutur Tito.
Karena itu, BNPP mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung berbagai program prioritas nasional di wilayah perbatasan.
“Oleh karena itu, kami dengan segala hormat juga melihat bahwa anggaran yang dari indikatif tersebut belum memenuhi kebutuhan, kami mengusulkan adanya tambahan kebutuhan sebanyak Rp 204,9 miliar yang dialokasikan untuk mendukung program kerja prioritas nasional sebanyak Rp 16,41 miliar, baik perumahan di perbatasan, kemudian penanganan pemenuhan pelayanan gizi di PLBN, kawasan perbatasan, pemberdayaan sumber daya manusia, kampung nelayan di perbatasan, kemudian juga percepatan pembangunan di daerah perbatasan, sebanyak Rp16,41 miliar,” jelasnya.
Selain itu, BNPP juga mengusulkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan pengawasan wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
“Kemudian Rp 3,11 miliar dalam rangka fasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir, peduli keamanan, keselamatan, penegakan batas wilayah laut yang berbatasan dengan Australia dan Timor Leste,” ucapnya.
Salah satu fokus utama lainnya adalah percepatan pembangunan delapan PLBN Gelombang III yang saat ini tengah dipersiapkan pemerintah. Tito mengatakan BNPP tetap memiliki peran penting dalam proses koordinasi meskipun pembangunan fisiknya dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Kemudian juga prioritas BNPP yang tidak dapat ditunda, sebanyak Rp 17,5 miliar dalam rangka untuk percepatan pembangunan 8 PLBN Gelombang III, mendukung percepatan, karena ini pasti akan melibatkan BNPP meskipun pembangunannya dilakukan oleh Kementerian PU,” ujar Tito.
Anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan 15 PLBN yang telah beroperasi, termasuk menuntaskan sejumlah persoalan batas negara yang masih menjadi prioritas nasional.
“Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan 15 PLBN, termasuk juga dalam rangka penyelesaian menuntaskan batas daratan Pulau Sebatik yang menjadi super prioritas, ditambah dengan lanjutan perundingan antar negara, khususnya dengan Malaysia,” katanya.
Tito juga mengusulkan tambahan anggaran untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan melalui pengukuran desa maju mandiri dan peningkatan indeks pembangunan kawasan perbatasan.
“Kemudian kami juga mohon izin untuk mengusulkan tambahan Rp 58 miliar dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pengukuran desa maju mandiri di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan, kemudian juga pemutakhiran kinerja indeks pembangunan kawasan perbatasan, kemudian pengelolaan kawasan perbatasan 204 kecamatan,” jelas dia.
Selain pembangunan kawasan, BNPP mengusulkan tambahan dana guna memperkuat dukungan manajemen dan peningkatan kualitas infrastruktur di berbagai PLBN yang telah beroperasi selama bertahun-tahun.
“Ditambah lagi dengan mohon izin dukungan manajemen sebanyak Rp 109,8 miliar dalam rangka melakukan rehabilitasi, renovasi bangunan 8 PLBN yang telah berumur lebih dari 8 tahun, kemudian penyediaan sarana kerja untuk memperkuat fungsi yang ada di PLBN: keimigrasian, kepabeanan, dan kekarantinaan, ditambah dengan fasilitasi koordinasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang bisa terhubung antara PLBN dengan BNPP yang ada di pusat,” ungkap Tito.
Menurut Tito, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan agar BNPP dapat menjalankan mandat pengelolaan kawasan perbatasan secara optimal, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan negara.
“Dengan demikian maka kami mengajukan usulan kebutuhan anggaran sebanyak untuk BNPP, sebanyak Rp 231,54 miliar,” pungkasnya.
