JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan bahwa persoalan efisiensi anggaran menjadi keluhan terbesar yang disampaikan kepala daerah dalam Forum Reboan, program dialog rutin yang digelar setiap pekan untuk menampung berbagai persoalan pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Cheka Virgowansyah, mengatakan Forum Reboan dibentuk sebagai ruang komunikasi langsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
BACA JUGA:Update Kasus Penipuan Hanania Travel: Sejumlah Influencer Diperiksa, Aliran Dana Ditelusuri
"Saya kembali ke Jakarta, tugas pertama saya adalah mendengarkan kepala daerah. Oleh karena itu muncullah kegiatan Reboan," kata Cheka dalam acara di Hotel JW Marriott, Kamis, 11 Juni 2026.
Dari pelaksanaan forum selama sekitar empat hingga lima bulan terakhir, Cheka mengungkapkan persoalan yang paling banyak disampaikan kepala daerah berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran dan Transfer ke Daerah (TKD). "
Permasalahan yang paling banyak muncul setelah 4-5 bulan ini kami lakukan, yang terbanyak itu terkait dengan efisiensi. Terkait dengan TKD, 61 persen pertanyaan itu pasti terkait dengan efisiensi," ujarnya.
Selain persoalan anggaran, masalah pertanahan juga menjadi salah satu isu yang paling sering dikeluhkan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Indonesia Jadi Negara dengan Desentralisasi Terkuat, Dirjen Otda: Tantangan Kepala Daerah Paling Berat Sedunia
Untuk mempercepat penyelesaian masalah tersebut, Ditjen Otda turut melibatkan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam forum Reboan.
"Maka dari itu kami undang Kepala Kantor Pertanahan. Jadi pada hari Rebo itu hampir semua hadir. Kalau ada pertanyaan langsung, bisa langsung dijawab oleh kantor-kantor BPN," jelasnya.
Bukan hanya itu, Cheka mengatakan forum itu dibuat untuk kepala daerah melaporkan masalah program nasional yang sulit dieksekusi di daerahnya.
"Berikut juga permasalahan-permasalahan termasuk permasalahan-permasalahan program-program nasional yang agak kesulitan dieksekusi di daerah sepertinya, seperti penyiapan lahan yang kemudian didiskusikan," imbuhnya.
BACA JUGA:Ekosistem Investasi Terancam? Pakar Keuangan Kritik Penanganan Kasus BRI Ventura
"Artinya sebenarnya kadang-kadang informasi-informasi yang kita anggap daerah sudah tahu, kita asumsikan ternyata jauh di Teluk Bintuni, jauh di Boven Digoel, segala macam rata-rata mereka belum tahu," sambungnya.
