OTT Imigrasi dan Paradoks Digitalisasi Birokrasi

Sistem antrean sudah daring. Formulir sudah tanpa kertas. Paspor sudah bisa diurus dari rumah. Lalu mengapa Rp145,5 miliar tetap mengalir ke kantong pejabat imigrasi selama empat tahun? Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2 hingga 5 Juni 2026 menjawab pertanyaan itu dengan telak. Sebanyak 17 orang diamankan, delapan di antaranya aparatur sipil negara, dari staf lapangan hingga Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Publik tersentak bukan hanya oleh skala operasinya, melainkan juga oleh konteksnya. Korupsi itu terjadi tepat di lembaga yang tengah gencar mempromosikan digitalisasi layanan keimigrasian. Pengurusan izin tinggal warga negara asing, yakni Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), dijadikan ladang setoran terstruktur. Alur perintah berjalan dari atas ke bawah, aliran uang dari bawah ke atas. Para pejabat bahkan menggunakan kode sandi khusus untuk mendistribusikan jatah kepada pejabat tinggi. Ini bukan ulah satu oknum. Ini korupsi yang terencana dan sistemik.

Sejak beberapa tahun terakhir, Ditjen Imigrasi aktif mempromosikan transformasi digital. Layanan paspor daring, antrean berbasis aplikasi, hingga visa elektronik semuanya dirancang untuk memangkas interaksi tatap muka yang selama ini dianggap sebagai celah pungutan liar. Argumennya masuk akal: jika manusia tidak bertemu manusia, peluang suap pun mengecil. Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini justru membuktikan bahwa logika tersebut terlalu sederhana.

Korupsi yang terungkap bukan terjadi karena sistem digital belum ada. Korupsi ini terjadi karena sistem digital dikelola oleh oknum birokrasi yang belum berubah. Oknum pejabat imigrasi tidak lagi memungut suap di loket fisik. Mereka menggunakan rekening samaran, yakni rekening yang dibuka atas nama orang lain untuk menyamarkan jejak uang, mengatur alur perintah melalui hierarki internal, dan memanfaatkan celah di antara proses yang sudah digital dengan keputusan yang masih bergantung pada diskresi manusia. Digitalisasi memindahkan proses, tetapi tidak otomatis memindahkan integritas.

Teknologi adalah wadah, bukan isi. Sebagus apa pun sistemnya, karakter penggunanya yang menentukan hasilnya. Vaksin hanya bekerja apabila tubuh yang disuntik memiliki sistem imun yang siap bereaksi. Digitalisasi pun hanya efektif apabila manusia di balik sistemnya memiliki komitmen integritas.

Pertama, masalah insentif. Selama potensi pendapatan ilegal jauh melebihi gaji resmi dan risiko tertangkap dianggap kecil, kalkulasi korup akan terus menang. Silmy Karim diduga menerima jatah rutin sekitar Rp100 juta per minggu, jauh melampaui penghasilan resmi seorang pejabat tinggi negara. Terbongkarnya perkara Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Tenaga Kerja pada tahun 2025 tidak menghentikan perilaku korup oknum imigrasi. Uang korupsi ditarik, jejak korupsi dirapikan, praktik korupsi dilanjutkan.

Kedua, masalah diskresi yang tidak terkendali. Dalam layanan keimigrasian, masih terdapat ruang keputusan yang bergantung sepenuhnya pada penilaian pejabat, bukan pada sistem otomatis. Siapa yang disetujui, berapa cepat prosesnya, apakah ada pengecualian, semuanya masih bergantung pada keputusan manusia yang tidak teraudit secara real-time. Di sinilah transaksi koruptif bersarang. Setiap ruang diskresi yang tidak disertai rekam jejak digital yang kuat adalah celah yang menunggu untuk dimanfaatkan. Digitalisasi front-end tanpa transparansi back-end hanya memindahkan titik rawan, bukan menghapusnya.

Ketiga, masalah budaya organisasi. Ketua KPK menyebut korupsi ini dilakukan secara sistemik, dengan alur perintah dari atas ke bawah dan aliran uang dari bawah ke atas. Para pelaku bahkan menggunakan sandi internal dalam mendistribusikan uang, tanda bahwa korupsi ini bukan sekadar penyimpangan, melainkan juga sudah menjadi norma tidak tertulis di dalam institusi.

Ini bukan ulah satu oknum yang menyimpang, melainkan budaya yang membusuk dari dalam. Budaya tumbuh dari pembiaran, dari rekrutmen yang longgar, dari promosi jabatan yang tidak berbasis integritas, dan dari pengawasan yang hanya berjalan di atas kertas. Budaya tidak bisa diubah hanya dengan mengganti antarmuka aplikasi.

Digitalisasi tetap diperlukan, dengan syarat ia disertai tiga lapis penguatan. Bukan hanya di lapisan tampilan, melainkan juga sampai ke inti pengambilan keputusan. Pertama, audit jejak digital yang menyeluruh: setiap persetujuan izin tinggal harus meninggalkan rekam jejak yang tidak dapat dihapus oleh pejabat mana pun. Kedua, secara rutin rotasi jabatan dan perketat pengawasan berbasis risiko di pos-pos yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketiga, pembenahan budaya birokrasi yang dimulai dari seleksi sumber daya manusia—bukan sekadar kompetensi teknis, melainkan juga rekam jejak integritas.

DPR sudah mengingatkan bahwa layanan imigrasi bukan sekadar urusan dokumen. Ia menyentuh kepercayaan investor, keamanan negara, dan reputasi Indonesia di mata dunia. Izin tinggal yang dapat diperjualbelikan membuka pintu bagi siapa pun yang punya uang untuk masuk ke Indonesia, tanpa memandang latar belakangnya. Imigrasi adalah garis terdepan kedaulatan negara. Ketika garis itu bisa ditembus dengan uang, pertanyaannya bukan lagi "Siapa yang masuk?", melainkan "Siapa saja yang sudah masuk tanpa seharusnya boleh masuk?"

Negara-negara tetangga berlomba membangun reputasi sebagai tujuan investasi yang aman dan transparan. Indonesia tidak bisa bersaing dalam perlombaan itu apabila aparatur di pintu masuknya sendiri masih bisa disogok. Korupsi di imigrasi bukan sekadar merugikan negara. Ia memberi sinyal kepada dunia bahwa jalur pintu masuk ke Indonesia masih bisa dibeli.

OTT imigrasi Juni 2026 bukan hanya kisah tentang pejabat yang menyimpang. Ia adalah cermin bagi seluruh agenda reformasi birokrasi Indonesia: bahwa teknologi adalah alat, bukan tujuan; bahwa digitalisasi adalah jalan, bukan jaminan.

Indonesia telah menginvestasikan triliunan rupiah untuk transformasi digital layanan publik. Investasi itu tidak salah. Menyerahkan sistem itu kepada birokrasi yang belum berbenah, itulah yang keliru. Mengganti wajah sistem tanpa mengubah jiwa organisasinya hanya akan memberi korupsi rute baru, dengan atau tanpa aplikasi.

Selama rekrutmen birokrasi lebih mengutamakan koneksi daripada rekam jejak, selama rotasi jabatan lebih ditentukan kedekatan daripada integritas, digitalisasi hanya akan menjadi alat yang lebih canggih di tangan yang salah. Digitalisasi bukan vaksin korupsi. Integritaslah vaksinnya.