JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth meminta pengelola Taman Margasatwa Ragunan mengevaluasi sistem pembayaran tiket yang dinilai masih memaksa sebagian pengunjung melakukan transaksi tunai.
Menurut Kenneth, kondisi tersebut terjadi karena pengunjung yang belum memiliki JakCard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat masuk ke kawasan wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.
"Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius," kata Kenneth melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Taman Margasatwa Ragunan Tutup pada Hari Pertama Lebaran, Buka Lagi H+1
Sistem pembayaran tunai memiliki risiko lebih besar terhadap kebocoran penerimaan daerah serta membuka peluang terjadinya dugaan pungutan liar.
Selain itu, digitalisasi transaksi di fasilitas publik, termasuk di Ragunan tersebut dinilai bisa mempermudah masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi pengunjung.
"Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik," ujarnya.
Kenneth mengatakan persoalan tersebut tidak hanya menyangkut kenyamanan pengunjung, tetapi juga berkaitan dengan tata kelola pendapatan daerah.
Ia mengingatkan seluruh transaksi pelayanan publik semestinya tercatat secara elektronik agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik.
Baca juga: Kebon Binatang Ragunan Kerahkan Semua Karyawan
"Seluruh transaksi pelayanan publik harus transparan, tercatat secara elektronik, dan dapat diaudit kapan saja. Dengan demikian, potensi kebocoran anggaran, kehilangan penerimaan daerah, maupun praktik pungutan liar dapat ditekan semaksimal mungkin," tuturnya.
Minta tambah opsi pembayaranKenneth juga menyoroti terbatasnya pilihan pembayaran yang tersedia di Ragunan. Masyarakat saat ini telah terbiasa menggunakan berbagai metode transaksi digital sehingga pengelola perlu menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran.
"Saat ini masyarakat sudah terbiasa menggunakan QRIS, kartu debit lintas bank, dompet digital, hingga pembelian tiket secara online. Karena itu, tidak ada alasan layanan publik membatasi pilihan pembayaran yang justru berpotensi menyulitkan pengunjung," kata Kenneth.
Ia membandingkan sistem pembayaran di Ragunan dengan kawasan wisata Ancol yang dinilai telah menyediakan berbagai pilihan transaksi bagi pengunjung.
Baca juga: Sejarah Taman Margasatwa Ragunan, Warisan yang Berawal dari Tanah Raden Saleh
Karena itu, Kenneth mendorong Pemprov DKI Jakarta dan pengelola Ragunan menghadirkan sistem pembayaran yang lebih modern, terintegrasi, dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat.
"Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh sistem yang kurang fleksibel, sementara di sisi lain Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan akibat tata kelola yang tidak optimal," tegasnya.
Menurut Kenneth, sebagai salah satu destinasi wisata favorit warga Jakarta, Ragunan perlu mengedepankan prinsip pelayanan publik yang mudah, transparan, dan akuntabel.
"Pelayanan publik harus memudahkan, bukan mempersulit. Jangan sampai niat baik digitalisasi justru menghasilkan sistem yang membingungkan masyarakat dan menyisakan celah penyimpangan dalam pengelolaan pendapatan daerah," tutup Kenneth.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
