Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan skema harga khusus bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi bagi nelayan untuk menjaga keberlangsungan usaha penangkapan ikan.
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Rokhmin mengatakan tingginya harga BBM telah menyebabkan banyak nelayan, khususnya pemilik kapal di atas 30 gross ton (GT), kesulitan melaut.
Menurut dia, nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa bahkan telah menganggur selama lebih dari empat bulan akibat biaya operasional yang terus meningkat, demikian dikutip dari keterangan Parlemen.
Ia mendorong KKP untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan skema harga BBM yang lebih terjangkau bagi nelayan pengguna BBM non-subsidi.
Menurut Rokhmin, harga BBM non-subsidi yang mencapai sekitar Rp30 ribu per liter membuat kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak ekonomis bagi sebagian nelayan.
Selain menyoroti persoalan BBM, Rokhmin menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran KKP tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun.
Ia juga mengapresiasi capaian ekspor perikanan Indonesia yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada 2025.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing), tingginya harga pakan budidaya, hingga perlunya penguatan hilirisasi produk perikanan.
Rokhmin meminta pengadaan kapal ikan modern yang berasal dari skema pinjaman luar negeri diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing.
"Jangan menggelontorkan kapal justru ke daerah yang sudah overfishing. Kapal modern harus ditempatkan di wilayah yang selama ini dicuri oleh nelayan asing," katanya.
Ia juga mendorong KKP memperkuat industri pakan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing komoditas budidaya, termasuk udang, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan rumput laut yang dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca juga: Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM nelayan di Makassar berjalan tertib
Baca juga: Pemprov NTB usul pendistribusian BBM nelayan sesuai musim melaut
Dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kelautan dan Perikanan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, Rokhmin mengatakan tingginya harga BBM telah menyebabkan banyak nelayan, khususnya pemilik kapal di atas 30 gross ton (GT), kesulitan melaut.
Menurut dia, nelayan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa bahkan telah menganggur selama lebih dari empat bulan akibat biaya operasional yang terus meningkat, demikian dikutip dari keterangan Parlemen.
Ia mendorong KKP untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna merumuskan skema harga BBM yang lebih terjangkau bagi nelayan pengguna BBM non-subsidi.
Menurut Rokhmin, harga BBM non-subsidi yang mencapai sekitar Rp30 ribu per liter membuat kegiatan penangkapan ikan menjadi tidak ekonomis bagi sebagian nelayan.
Selain menyoroti persoalan BBM, Rokhmin menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran KKP tahun 2027, termasuk usulan tambahan anggaran sebesar Rp30 triliun.
Ia juga mengapresiasi capaian ekspor perikanan Indonesia yang disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah pada 2025.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah, mulai dari praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing), tingginya harga pakan budidaya, hingga perlunya penguatan hilirisasi produk perikanan.
Rokhmin meminta pengadaan kapal ikan modern yang berasal dari skema pinjaman luar negeri diarahkan untuk memperkuat pengawasan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah yang selama ini rentan terhadap pencurian ikan oleh kapal asing.
"Jangan menggelontorkan kapal justru ke daerah yang sudah overfishing. Kapal modern harus ditempatkan di wilayah yang selama ini dicuri oleh nelayan asing," katanya.
Ia juga mendorong KKP memperkuat industri pakan dalam negeri untuk meningkatkan daya saing komoditas budidaya, termasuk udang, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan rumput laut yang dinilai berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Baca juga: Kepala BPH Migas: Penyaluran BBM nelayan di Makassar berjalan tertib
Baca juga: Pemprov NTB usul pendistribusian BBM nelayan sesuai musim melaut
