DI SETIAP zaman, jalanan selalu memiliki cara berbicaranya sendiri. Ketika ruang-ruang formal kehilangan daya dengar, ketika kritik dianggap gangguan, ketika aspirasi masyarakat lebih sering dipersepsikan sebagai ancaman daripada masukan, maka jalanan menjadi medium yang dipilih warga untuk menyampaikan kegelisahan mereka.
Demonstrasi, aksi solidaritas, gerakan mahasiswa, protes buruh, hingga berbagai bentuk mobilisasi sosial pada hakikatnya bukan sekadar ekspresi kemarahan.
Ia merupakan gejala sosial yang menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang belum terselesaikan dalam hubungan antara negara dan masyarakat.
Sayangnya, dalam banyak kesempatan, gerakan sosial di jalanan sering kali dibaca secara dangkal. Fokus perhatian lebih banyak diarahkan pada kemacetan yang ditimbulkan, kerumunan yang terbentuk, atau potensi gangguan keamanan yang mungkin muncul.
Padahal, yang jauh lebih penting adalah memahami pesan yang sedang dibawa oleh mereka yang turun ke jalan. Jalanan bukan sumber masalah. Jalanan adalah cermin yang memantulkan masalah yang sesungguhnya.
Dalam perspektif demokrasi, gerakan sosial merupakan salah satu mekanisme koreksi terhadap kekuasaan.
Ia hadir ketika terdapat jarak yang semakin lebar antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat. Ia muncul ketika saluran komunikasi formal tidak lagi dianggap efektif untuk menyampaikan aspirasi.
Oleh karena itu, setiap gerakan sosial seharusnya dibaca sebagai peringatan dini (early warning), alarm yang memberi tahu bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam tata kelola pemerintahan.
Fenomena ini menjadi semakin relevan ketika masyarakat menyaksikan berbagai persoalan yang terus berulang tanpa penyelesaian memadai.
Baca juga: BBM Naik, Kelas Menengah Balik ke Ketengan
Kasus korupsi bermunculan hampir setiap waktu. Pelakunya tidak lagi berasal dari satu sektor tertentu, melainkan menjangkau berbagai institusi, tingkatan jabatan, dan kelompok kepentingan.
Dari pusat hingga daerah, dari lembaga politik hingga birokrasi, dari sektor publik hingga badan usaha milik negara, korupsi seolah menjadi berita yang terus berulang.
Yang lebih memprihatinkan adalah munculnya gejala banalitas korupsi dalam ruang publik. Berita mengenai korupsi yang dahulu memicu kemarahan kini tidak jarang hanya menjadi bahan percakapan sesaat.
Bahkan dalam beberapa kasus, ia berubah menjadi bahan candaan, meme, atau lelucon yang beredar luas di media sosial.
Ketika korupsi mulai ditertawakan, sesungguhnya yang sedang terjadi bukanlah meningkatnya kedewasaan masyarakat dalam menghadapi persoalan. Yang terjadi justru adalah menurunnya sensitivitas moral terhadap kejahatan yang merampas hak-hak publik.
Romo Franz Magnis dalam berbagai pemikirannya mengenai etika politik menegaskan bahwa kekuasaan memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena prosedur hukum yang melahirkannya, melainkan karena orientasinya pada kesejahteraan umum dan keadilan.
Kekuasaan yang gagal mewujudkan keadilan akan kehilangan dasar moralnya, sekalipun secara formal masih memiliki legitimasi hukum.
Dalam konteks ini, korupsi bukan sekadar pelanggaran administratif atau tindak pidana. Korupsi merupakan pengkhianatan terhadap tujuan dasar keberadaan negara.
Ketika anggaran Pendidikan yang masuk ke program prioritas Presiden kemudian diselewengkan, yang dirampas bukan hanya uang negara. Yang dirampas adalah masa depan anak-anak bangsa.
Ketika anggaran kesehatan disalahgunakan, yang hilang bukan hanya angka dalam laporan keuangan. Yang hilang adalah kesempatan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak.
Ketika bantuan sosial dikorupsi, yang menjadi korban bukan sekadar statistik kemiskinan. Yang menjadi korban adalah manusia yang sedang berjuang mempertahankan martabat hidupnya.
Ironisnya, persoalan korupsi kini tidak lagi menyentuh sektor-sektor pinggiran semata, melainkan telah merambah program-program yang secara langsung berkaitan dengan masa depan bangsa.
Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menyaksikan bagaimana berbagai program prioritas nasional memperoleh dukungan anggaran yang sangat besar, bahkan sebagian di antaranya didukung melalui penyesuaian dan realokasi belanja negara yang sebelumnya dialokasikan untuk sektor lain, termasuk pendidikan maupun transfer ke daerah.
Pada prinsipnya, kebijakan semacam itu merupakan pilihan politik yang sah dalam proses penyusunan anggaran negara. Namun, setiap perubahan prioritas tentu mengandung konsekuensi moral yang besar.
Ketika anggaran pendidikan dikurangi atau dialihkan untuk mendukung program-program strategis nasional, masyarakat berharap bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan dan menghasilkan manfaat yang nyata bagi publik.
Baca juga: Saat Negara Melangkahi MK: Jalan Sunyi Menuju Dwifungsi Polri
Harapan yang sama juga melekat pada dana transfer ke daerah yang ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Karena itu, harapan publik berubah menjadi kekecewaan yang mendalam ketika muncul dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, praktik mark-up, atau tindak koruptif dalam pelaksanaan berbagai program tersebut.
Apalagi bila dugaan korupsi menyentuh program-program yang secara langsung menyasar kebutuhan dasar masyarakat, termasuk program Makan Bergizi Gratis yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Jika dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat pembangunan daerah melalui transfer ke daerah, atau mendukung penyediaan makanan bergizi bagi anak-anak justru dikorupsi, maka yang dirampas bukan sekadar uang negara.
Yang dirampas adalah hak anak-anak untuk memperoleh gizi layak, hak generasi muda untuk mendapatkan pendidikan lebih baik, hak daerah untuk berkembang secara lebih adil, serta hak masyarakat untuk merasakan manfaat nyata dari pembangunan yang dijanjikan negara.
Dalam konteks etika publik, tindakan semacam itu memiliki dimensi moral yang jauh lebih serius dibandingkan sekadar pelanggaran administrasi atau penyimpangan prosedural.
Korupsi pada program-program yang ditujukan untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan pemenuhan kebutuhan anak-anak merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat konstitusi sekaligus terhadap mereka yang paling membutuhkan perlindungan negara.
Ketika anggaran yang seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial justru berubah menjadi sarana memperkaya segelintir orang, maka yang mengalami kerugian bukan hanya keuangan negara, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi tidak boleh dipahami semata-mata sebagai agenda penegakan hukum. Ia harus menjadi gerakan moral dan politik yang lebih luas untuk memastikan bahwa setiap kebijakan publik benar-benar bekerja bagi kepentingan masyarakat.
