Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menyebut aspirasi warga yang dijaring saat masa reses mulai bergeser ke isu lapangan kerja. Sebelumnya, keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat berkaitan dengan infrastruktur dan pendidikan.
“(Sebelumnya) paling umum problemnya pembangunan infrastruktur pemukiman, (seperti) paving, saluran, PJU (penerangan jalan umum) itu yang mendominasi setiap keluhan masyarakat ketika jaring aspirasi. Kedua soal pendidikan,” kata Fathoni, Jumat (12/6/2026).
Sementara terkait isu lapangan kerja, Fathoni mengatakan bahwa DPRD telah mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, khususnya Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), untuk memaksimalkan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK).
“Kita dorong BLK agar terus menyesuaikan kebutuhan pasar,” tuturnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong agar masyarakat mendapat intervensi melalui program Padat Karya yang diinisiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
“Lalu kita mendorong kolaborasi dengan sektor swasta. Kita tidak ingin masyarakat Surabaya jadi penonton di kota sendiri,” ujarnya.
Selain itu, ia mengusulkan agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersinergi dengan Disperinaker saat menerima pengajuan izin usaha baru.
“Sehingga ketika membaca data ada badan hukum yang mengajukan kafe dan restoran misalnya, maka Disperinaker membuat pelatihan, menyiapkan pondasi keahlian. Sehingga Surabaya nyaman investasi tidak hanya karena perizinan mudah tapi SDM sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (lta/bil/ipg)
