Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T.
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, melalui data DTSEN, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Selain itu, Menko Muhaimin Iskandar mengingatkan pelaksanaan MBG juga perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan implementasi program tersebut.
Pertama, penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kedua, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Menko Muhaimin Iskandar mengaku optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan akan semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden.
Ia menilai kombinasi antara niat baik, tata kelola yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan optimal.
Muhaimin Iskandar menekankan, salah satu fokus utama yang harus terus diperkuat dalam pelaksanaan MBG adalah pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG," kata dia.
Program ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan bahan pangan.
Baca juga: Kejar target nol miskin ekstrem, pemerintah petakan 88 kabupaten/kota
Baca juga: Pemerintah nyatakan komitmen tata ulang MBG dalam satu bulan
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan," kata Menko Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, melalui data DTSEN, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Selain itu, Menko Muhaimin Iskandar mengingatkan pelaksanaan MBG juga perlu selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem.
Menurutnya, terdapat dua aspek penting yang secara langsung berkaitan dengan implementasi program tersebut.
Pertama, penerima manfaat MBG harus diprioritaskan kepada masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kedua, program ini harus menjadi bagian dari ekosistem pemberdayaan ekonomi yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan sebagai bantuan konsumsi, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan.
Menko Muhaimin Iskandar mengaku optimistis perbaikan tata kelola yang dilakukan akan semakin memperkuat keberhasilan program prioritas Presiden.
Ia menilai kombinasi antara niat baik, tata kelola yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat akan menjadi fondasi penting dalam memastikan program berjalan optimal.
Muhaimin Iskandar menekankan, salah satu fokus utama yang harus terus diperkuat dalam pelaksanaan MBG adalah pembangunan ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan perilaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga sehingga diketahui untung dari proses MBG," kata dia.
Program ini diharapkan mampu menggerakkan perputaran ekonomi di tingkat lokal melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga wirausaha baru yang menjadi bagian dari rantai pasok penyediaan bahan pangan.
Baca juga: Kejar target nol miskin ekstrem, pemerintah petakan 88 kabupaten/kota
Baca juga: Pemerintah nyatakan komitmen tata ulang MBG dalam satu bulan
