JAKARTA, KOMPAS - Elemen mahasiswa akan berunjuk rasa menyerukan setop pemborosan anggaran, turunkan harga kebutuhan pokok, hentikan Program Makan Bergizi Gratis hingga militerisme di ranah sipil. Sebanyak 4.151 petugas gabungan, Polri dan TNI disiagakan untuk mengatur lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, dan potensi kriminalitas.
Unjuk rasa dipusatkan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). Ribuan mahasiswa akan memadati jantung kota Jakarta tersebut.
Mereka akan longmarch membawa spanduk dan poster tuntutan. Isinya seperti Turunkan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM, Hentikan Program MBG dan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, Hentikan Militerisme, Hentikan Penggusuran Rakyat, Tolak Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan, dan lainnya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Yatalathof Ma'shum Imawan menyebut, apa yang disampaikan pemerintah tak sesuai dengan realita di tengah masyarakat. Ekonomi bagus di atas kertas, tetapi harga kebutuhan pokok naik, lapangan kerja menyempit, dan masyarakat sekarat dihajar pajak.
"Dan pemerintah? Sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni. Ini bukan soal perbedaan politik. Ini soal siapa yang benar-benar dirugikan dan jawabannya adalah kita semua lah sebagai rakyat yang dirugikan," kata Yatalathof.
Mahasiswa menyoal Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin yang minim akuntabilitas, arogan, miskin empati, dan kian jauh dari kebutuhan masyarakat. Padahal, pemimpin seharusnya mendengar, melindungi, dan menjawab keresahan publik.
"Kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan. Pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab," ucapnya.
Sejumlah tuntutan mahasiswa yang akan digemakan ialah stop pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian, hentikan militerisme di ranah sipil dan pemerintah berhenti Mengelak serta mengakui kesalahan pemerintah.
Mahasiswa mengundang seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, komunitas, dan lainnya untuk bergabung. Sebaliknya permohonan maaf disampaikan karena akan terjadi kemacetan dan dampak ikutannya pada kegiatan masyarakat.
Sebanyak 4.151 petugas gabungan akan menjaga unjuk rasa tersebut. Petugas terdiri dari 3.651 polisi dan 500 TNI.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Budi Hermanto mengatakan, sejumlah langkah antisipasi disiapkan terhadap dinamika di lapangan, mulai dari kepadatan lalu lintas, konvoi kendaraan, penutupan jalan secara situasional, gangguan terhadap fasilitas umum, hingga potensi tindakan kriminalitas.
“Kami mengimbau peserta aksi untuk tetap tertib, tidak membawa benda berbahaya, tidak melakukan perusakan, dan bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif,” tutur Budi.
Pemprov Jakarta juga mengerahkan 300 petugas dinas perhubungan di koridor Jalan Jenderal Sudirman–Jalan MH Thamrin, serta 500 petugas Satpol PP untuk mendukung pengamanan selama unjuk rasa.
Dinas Perhubungan Jakarta menyarankan masyarakat untuk menyesuaikan kegiatannya. Hindari ruas jalan yang berpotensi macet, yakni Jalan Jenderal Sudirman (depan Kantor Pusat BRI), Jalan Kebon Sirih (depan Kantor BGN), Jalan Medan Merdeka Selatan (kawasan Balai Kota Jakarta, Monas, dan Gambir); dan kawasan Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur.
“Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan menggunakan rute alternatif apabila akan melintasi lokasi kegiatan. Petugas telah disiagakan untuk membantu pengaturan lalu lintas agar mobilitas masyarakat tetap aman, lancar, dan nyaman,” ucap Budi Awaluddin, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta.
