Pasuruan (beritajatim.com) – Manajemen tata kelola mutu lembaga pendidikan di wilayah daerah terus diupayakan berjalan maksimal di tengah keterbatasan jumlah personel penguji di lapangan. Pihak otoritas terkait kini tengah menyusun strategi taktis agar proses monitoring kurikulum baru di ratusan sekolah tetap berjalan sesuai target regulasi nasional.
Langkah penguatan ini menjadi fokus utama pemerintah agar tidak ada satu pun institusi belajar yang luput dari pendampingan teknis selama tahun ajaran berjalan. Pengaturan ulang wilayah kerja menjadi solusi sementara yang diambil guna memastikan roda edukasi di tingkat dasar tetap berorientasi pada kualitas terbaik.
“Jumlah pengawas memang sangat sedikit, padahal mereka harus memastikan keberlangsungan kurikulum berjalan sesuai aturan,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan, Tri Krisni Astuti. Pihaknya menjelaskan bahwa fenomena kekosongan ini terjadi lantaran banyaknya pejabat fungsional senior yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa waktu terakhir.
Guna menyiasati beban kerja yang semakin tinggi, para petugas yang aktif saat ini terpaksa memperluas area jangkauan tugas mereka ke beberapa zona pemukiman sekaligus. Wilayah dengan konsentrasi jumlah sekolah yang padat kini mendapatkan perhatian ekstra agar proses penilaian kinerja guru tidak tersendat.
Dorongan untuk segera mencari jalan keluar atas persoalan penataan tenaga kependidikan ini juga datang dari jajaran legislatif daerah. Pihak dewan meminta skema pemetaan guru potensial yang memenuhi syarat administratif mulai dipersiapkan sejak dini agar proses transisi nantinya berjalan mulus.
“Jangan sampai ada lembaga yang tidak terjangkau pengawasan, kekurangan ini harus dipenuhi sesuai syarat dan proporsional,” tutur Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Najib Setiawan saat memberikan pandangan sosiologisnya. Ia menekankan bahwa kehadiran figur pengawas di ekosistem sekolah sangat vital untuk menjaga standardisasi kelulusan siswa yang merata.
“Kami terikat pada mekanisme uji kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian dan saat ini proses itu belum dibuka kembali,” tambah Tri Krisni Astuti mengenai kendala rekrutmen formal. Kendati demikian, koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus digalakkan agar kuota pengangkatan baru untuk wilayah Pasuruan bisa segera mendapat lampu hijau.
Sinergi yang kuat antara kepala sekolah dan guru senior diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan dalam menjaga stabilitas mutu pembelajaran di ruang kelas. Pemkab Pasuruan tetap optimis bahwa tantangan pemenuhan sumber daya manusia ini tidak akan menyurutkan semangat mencetak generasi muda yang berdaya saing tinggi. [ada/aje]
