Demo BEM UI dan Rentetan Unjuk Rasa di Era Prabowo, Mengapa Terus Berulang?

Demonstrasi untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak masyarakat terus terlihat, beberapa hari terakhir. Selain di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah lain. Demo besar tak hanya terjadi kali ini saja, tetapi berulang di era pemerintahan Prabowo Subianto. Mengapa hal itu bisa terjadi?

Siang ini, Jumat (12/6/2026), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama aliansi mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi lain berencana untuk menggelar demonstrasi di seputaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta.

Sehari sebelumnya, mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung yang berunjuk rasa di di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Bandung. Tak hanya di Bandung, mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa pun turun ke jalan di Makassar, Sulawesi Selatan, di hari yang sama.

Pada Rabu (10/6/2026) malam, geliat demonstrasi itu pun terlihat di Jalan Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Demonstrasi massa mahasiswa yang berlangsung di tengah jalan dan sempat membakar ban tersebut, digelar setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.

Namun, gejolak publik dalam bentuk turun ke jalanan itu tak hanya terlihat beberapa hari belakangan.

Di Semarang, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) sudah menggelar demonstrasi di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Jawa Tengah, pada Jumat (5/6/2026). Di sini, mahasiswa bahkan memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah yang akhir-akhir ini jeblok. Jika tidak, kelompok mahasiswa ini mengancam untuk menggelar demonstrasi bertajuk ”Reformasi Jilid 2”.

Selain pelemahan rupiah dan memprotes kenaikan harga BBM, tuntutan dari demonstrasi massa di berbagai daerah itu pun hampir sama. Yakni, menuntut menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurunkan harga kebutuhan pokok, menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan militerisme di ranah sipil, serta mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari kritik publik.

Jika ditilik ke belakang, demonstrasi berskala nasional, lintas kota dan mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto, bukan hanya terjadi kali ini saja.

Akhir Desember 2024, misalnya, masyarakat di berbagai daerah berunjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Kemudian aksi “Indonesia Gelap” pada Februari 2025 yang menuntut pembatalan pemangkasan anggaran pendidikan, penghapusan multifungsi TNI/Polri, evaluasi total program MBG, hingga desakan perombakan terhadap Kabinet Merah Putih.

Tak berhenti di sana, demonstrasi besar kembali pecah pada Agustus-Desember 2025. Demonstrasi yang dipicu fantastisnya nominal tunjangan perumahan anggota DPR dan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat ini sampai memicu kerusuhan. Setidaknya 10 orang meninggal akibat peristiwa tersebut.

Lantas, mengapa demonstrasi berskala nasional ini berulang terjadi di era pemerintahan Prabowo?

Guru Besar Tata Kelola Kebijakan Publik Fisipol UGM, Gabriel Lele melihat fenomena unjuk rasa ini tidak lahir secara instan, melainkan tiga tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama bermula dari ketidakpuasan publik terhadap perumusan kebijakan yang tidak transparan, bahkan sebagian muncul tiba-tiba.

“Contoh yang terakhir, sebelumnya dikatakan stok BBM (Bahan Bakar Minyak) aman sampai akhir tahun. Tiba-tiba kemarin diumumkan harga BBM nonsubsidi naik. Jadi, ini proses yang tidak saja transparan, tetapi juga sangat tidak partisipatif,” ujarnya.

Proses pengambilan kebijakan ini berpengaruh pada tahap kedua, yakni terkait substansi dan isi kebijakan. Gabriel menjelaskan, di balik regulasi yang digodok tanpa aspirasi publik, terdapat produk hukum yang dihasilkan hampir tidak akan inklusif.

“Sebenarnya substansi kebijakan yang buruk ini sudah bisa kita prediksi jika berasal dari proses yang buruk. Kalau proses kebijakannya dilakukan secara tertutup, diam-diam, pasti substansi kebijakan hampir pasti tidak akomodatif, tidak inklusif, atau lebih tegasnya merugikan publik," kata Gabriel.

Kombinasi dari kedua tahapan ini, kata Gabriel, akan semakin memantik demonstrasi jika pemerintah menjadi defensif dan tidak menerima kritik dengan baik. Dalam tahap ketiga, pemerintah tidak membuka ruang diskusi yang institusional dan sistemik, tetapi melakukan framing atau pembingkaian negatif terhadap kelompok yang mengkritik, bahkan berujung tindakan represif di lapangan.

"Ketika kritik dilancarkan, justru di-frame dengan bahwa ini antek asinglah, ini punya agenda terselubunglah, macam-macam. Nah, itu yang lalu membuat konflik itu akan makin mengalami eskalasi," tuturnya.

Oleh karena itu, partisipasi publik terhadap kebijakan yang ingin dikeluarkan perlu dipenuhi agar tidak ada riak yang besar di tengah masyarakat. “Bahkan ketika misalnya substansi kebijakannya merugikan publik tetapi prosesnya baik, partisipatif, terbuka, mungkin publik akan bisa menerima,” kata Gabriel.

Namun, yang terjadi saat ini bertolak belakang dengan harapan itu. Selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gabriel melihat pola berulang dalam perumusan kebijakan publik. Selain masih tertutup, pemerintah baru merespons jika sudah ada aksi massa yang meluas di lapangan, seperti yang terjadi pada Agustus 2025.

Menurut Gabriel, minimnya perubahan yang signifikan ini terlihat dari bagaimana ruang-ruang partisipasi bagi para ahli dan masyarakat sipil masih kerap tersumbat selama setahun terakhir. Alih-alih diajak berdialog untuk menyusun regulasi, suara-suara kritis dari akademisi dan masyarakat sipil berujung pada pelabelan yang mendelegitimasi niat untuk perbaikan itu.

Pemerintah, kata Gabriel, perlu mengubah tata kelola dan kebijakan yang mengandalkan transparansi. Proses yang lebih sistemik dan institusional dikedepankan, lalu hindari kebijakan yang otokratik (kebijakan yang dibuat dan dijalankan secara sangat terpusat, minim partisipasi publik, kurang transparan, dan cenderung mengurangi mekanisme kontrol atau kritik), sehingga masyarakat tidak merasa ditinggalkan oleh pemerintahnya.

“Jadi, yang dibutuhkan itu adalah respon yang lebih sistemik institusional dan itu berpusat pada perubahan corak kebijakan publik dibuat oleh Presiden Prabowo. Jangan tertutup, jangan otokratik, harus buka diri,” paparnya.

Di tengah unjuk rasa yang kembali terjadi di berbagai daerah, beberapa hari terakhir dan rencana hari ini, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengimbau semua pihak untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat dan kritik.

Ia pun menekankan bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk kritik. 

“Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa,” kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini. 

Sebab, kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan. Jangan samakan kritik dengan provokasi, fitnah, dan adu domba yang dapat merusak persaudaraan kita sebagai bangsa.

Ia pun mengingatkan bahwa Indonesia tumbuh dari sejarah panjang. Dalam perjalanannya, Indonesia pernah tercabik oleh sejumlah pemberontakan seperti pemberontakan DI/TII, RMS, Gerakan 30 September. Indonesia juga pernah terkoyak oleh konflik Ambon, Poso, Sampit, Sambas, Aceh, hingga berbagai peristiwa sosial-politik di Papua dan daerah lainnya. 

“Di sana, hati nurani bangsa pernah diuji. Bangsa ini tetap berdiri karena kita memiliki warisan luhur: Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa, berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada kebenaran yang mendua,” ujarnya. 

Persatuan diimbaunya untuk terus dijaga. Ini penting agar Indonesia bisa menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun diyakinkannya akan terus bekerja untuk membangun Indonesia yang lebih kuat, adil, dan bermartabat. 

“Akhirnya, rangkaian sejarah Indonesia sampai dengan saat ini hendaknya dapat dijadikan tonggak refleksi dan introspeksi untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” tambahnya.