JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi mengingatkan kader partainya yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mewanti-wanti kader Partai Gerindra yang memiliki SPPG untuk melaksanakan program MBG sesuai standar yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Perlu kami sampaikan di dalam internal partai kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG, untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan," ujar Prasetyo usai rapat Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil, di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca juga: Zulhas Ungkap Dugaan Jual Beli Titik SPPG: Dari 21.000 Jadi 27.000 Dapur MBG
Ia menjelaskan bahwa semua pihak berhak memiliki SPPG, asalkan mematuhi semua standar dan syarat yang ditentukan BGN.
"Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP yang sudah ditetapkan," ujar Prasetyo.
Pemerintah sendiri menargetkan perbaikan tata kelola program MBG akan rampung dalam waktu satu bulan.
Salah satu perbaikan adalah pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang kini menjadi prioritas BGN.
Baca juga: 26 SPPG di Tangsel Masih Di-suspend, BGN Minta Pengelola Segera Berbenah
Program MBG, kata Prasetyo, juga akan difokuskan kepada penerima kelompok rentan (3B) yakni Bumil (ibu hamil), Busui (ibu menyusui), dan Balita (bawah 5 tahun) non-PAUD.
"Untuk Ibu hamil, kemudian ibu yang menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Jadi mohon dukungannya, mohon bersabar untuk kita kerja keras kita tata ulang semua," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang Nanik pernah menyampaikan bahwa pihaknya akan moratorium pembangunan SPPG atau dapur MBG.
Kebijakan tersebut diambil untuk menata penyebaran SPPG atau dapur MBG yang belum erata di sejumlah daerah.
Selain itu, BGN akan membenahi dapur-dapur yang sudah beroperasi agar memenuhi standar penyediaan makanan bergizi.
BGN juga akan fokus memperbaiki fasilitas dan pelatihan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
"Artinya, bila dapur itu tidak sesuai, tentu kami akan lakukan suspend," ujar Nanik dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (5/6/2026).
Baca juga: Motor Listrik MBG dan Insentif SPPG Rp 6 Juta per Hari Bakal Kena Tata Ulang
Langkah terakhir, BGN juga akan mencari skema alternatif untuk menjalankan program MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Skema alternatif tersebut akan disusun agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Nah, itulah yang sore hari ini kami konsolidasikan. Jadi kami fokus kepada efisiensi anggaran," ujar Nanik.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
