Jakarta, ERANASIONAL.COM – Polda Metro Jaya berencana mengalihkan lokasi aksi unjuk rasa mahasiswa yang semula dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Massa aksi diarahkan untuk menggelar kegiatan di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, atau depan Gedung DPR/MPR RI.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen terkait rencana pengalihan titik aksi tersebut.
“Kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR,” ujar Budi di kompleks parlemen, Jumat (12/6).
Untuk mengamankan jalannya aksi, sebanyak 6.088 personel gabungan dikerahkan. Pasukan tersebut terdiri dari 500 personel TNI, 1.000 personel Korbrimob, 200 personel BKO Korps Sabhara, 3.802 personel Polda Metro Jaya, serta 586 personel Polres Metro Jakarta Pusat.
Ribuan aparat akan disiagakan di sejumlah lokasi yang menjadi titik perhatian, di antaranya kawasan Patung Kuda, kompleks parlemen DPR/MPR RI, Bundaran HI, hingga kawasan Cikini Raya.
Budi menegaskan, aparat keamanan hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berjalan aman dan tertib sesuai aturan yang berlaku.
“Penyampaian aspirasi kepada publik ini dilindungi oleh undang-undang. Kehadiran petugas Polri dan TNI dalam melaksanakan pelayanan ini untuk menjamin aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tersampaikan dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas membenarkan rencana aksi mahasiswa tetap akan digelar.
Ia menyebut massa dari UI diperkirakan mencapai sekitar 500 orang, di luar peserta dari kampus lainnya.
“Masih sama, di Bundaran HI dan untuk estimasinya dari UI sekitar 500 lebih. Nanti akan ada dari kampus lain juga,” ujar Dimas.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemborosan anggaran negara, menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), serta menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut penghentian militerisme sipil serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan tidak menghindari persoalan yang ada.
“Apakah ini akan menjadi Reformasi Jilid 2 atau tidak, sekiranya mungkin ini bisa menjadi retorika kita bersama,” kata Dimas. []
