JAKARTA, KOMPAS — Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah wilayah di sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali selama beberapa hari terakhir memicu sorotan publik. Kendala operasional pada pembangkit dan kritisnya cadangan bahan bakar disinyalir menjadi penyebab gangguan sistem ketenagalistrikan.
Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam keterangannya, yang dikutip Jumat (12/6/2026), mengatakan, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang transparan tentang kondisi kehandalan pasokan listrik oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator dan PLN sebagai operator.
"Ada sejumlah faktor yang menjadi faktor penyebab pemadaman listrik, antara lain minimmnya cadangan daya, gangguan pasokan bahan bakar, jadwal perawatan pembangkit yang tidak sinkron, hingga gangguan transmisi," tuturnya.
IESR, kata Fabby, menduga bahwa pemadaman listrik beberapa hari lalu dipicu oleh rendahnya Hari Operasi Pembangkit (HOP) akibat keterbatasan pasokan batubara di sejumlah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Kondisi ini memaksa pembangkit beroperasi di bawah kapasitas optimal. Situasi kian diperparah oleh gangguan teknis pada pembangkit besar, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1.
IESR mengungkapkan, keterlambatan pengiriman batubara yang membuat HOP berada di posisi kritis salah satunya disebabkan oleh tertundanya pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) oleh Menteri ESDM. Menurutnya, indikasi dampak tersendatnya pasokan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh pihak industri sejak Maret dan April lalu.
Sebelumnya, pada awal tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan pengurangan produksi batu bara dalam RKAB 2026 menjadi sekitar 600 juta ton dari target RKAB 2025 sebanyak 735 juta ton. Rencana ini memicu kenaikan harga batubara dunia hingga menyusul harga tinggi di September 2023. Dalam kondisi ini, ada juga wacana mengenai relaksasi pengetatan target tersebut.
"Jika informasi gangguan pasokan batubara ini benar, ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada sistem kelistrikan yang terpusat dan didominasi batubara merupakan ancaman serius bagi keamanan energi," ujar Fabby.
Bagaimana pun, IESR mendorong adanya investigasi independen berbasis data guna mengidentifikasi akar masalah, mengingat sistem Jamali seharusnya memiliki batas aman cadangan daya (reserve margin) hingga 30 persen serta sistem proteksi interkoneksi yang matang.
Terlambatnya pembangunan pembangkit energi terbarukan di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), serta pembatasan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sejak 2021 ikut berkontribusi meningkatkan risiko ini.
"Pemadaman bergilir yang terjadi selama tiga hari terakhir merugikan konsumen secara finansial. Walaupun konsumen berhak mendapatkan ganti rugi, nilai kompensasi tersebut tidak sebanding dengan biaya dan kerugian nyata di lapangan," katanya menambahkan.
Di sisi lain, pemerintah membantah keras narasi yang menyebutkan adanya kelangkaan batubara sebagai pemicu utama matinya aliran listrik ke pelanggan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pasokan batubara untuk kebutuhan domestik atau domestic market obligation (DMO) berada dalam posisi aman dan mencukupi.
"Kalau dikatakan masalah batu bara langka, itu tidak benar. Karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Memang ada beberapa trouble (gangguan) di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya," kata Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis malam.
Bahlil menambahkan, kementeriannya terus menggelar rapat intensif bersama manajemen PLN untuk memetakan gangguan teknis tersebut. Ia mengakui pemulihan sistem belum berjalan maksimal dalam beberapa hari terakhir, namun langkah percepatan terus dilakukan.
"Ini kita lakukan percepatan untuk pemulihan," ujarnya.
Merespons keresahan masyarakat, manajemen PLN memastikan bahwa kondisi yang terjadi bukanlah pemadaman total secara masif (blackout), melainkan pengurangan beban akibat kendala operasional lokal.
Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSLPT PLN (Persero) Gregorius Adi Trianto, dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026), menjelaskan, saat ini sistem kelistrikan Jawa secara umum beroperasi dan terkendali dengan baik, meski diakui ada kendala operasional yang berdampak pada berkurangnya pasokan listrik di beberapa wilayah.
"PLN terus berupaya secara intensif untuk menjaga keandalan pasokan listrik dan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan," kata Gregorius.
PLN juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pelanggan yang terdampak pemadaman bergilir. Pihak manajemen mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan memantau perkembangan pemulihan pasokan listrik melalui kanal komunikasi resmi atau unit PLN setempat.
