-
-
-
-
-
Pemerintahan Prabowo-Gibran menggagas dan melaksanakan sejumlah program kerakyatan dengan kucuran dana fantastis. Setidaknya ada 5 program kerakyatan yang dijalankan, yakni Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), Kampung Nelayan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
Semua program ini tentu saja digagas dan dilaksanakan dengan tujuan mulia yakni, mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah menyasar kelompok masyarakat yang selama ini masih hidup di bawah standar kesejahteraan sehingga mendapatkan penghidupan yang layak, sesuai amanat Undang-Undang Dasar '45.
Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menggelontorkan dana yang sangat besar dengan harapan bisa dinikmati baik secara materil maupun non materil oleh kelompok target. Pakar Ilmu Komunikasi Politik, Ade Armando mengapresiasi niat baik pemerintah dalam semua program populis yang digagasnya. Namun Ade juga mengingatkan pemerintah agar hati-hati terhadap bahaya elite capture yang bisa membuyarkan tujuan mulia dari semua program ini.
"Elite capture itu adalah gini, proyek-proyek yang sebetulnya ditujukan buat masyarakat luas itu dan bernilai besar itu akhirnya dikuasai oleh elit ya," ungkap Ade dalam wawancara di program podcast OTT cumicumi.com.
Ade mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang menimpa tiga pimpinan MBG adalah contoh nyata bahaya elite capture dalam program populis Presiden Prabowo Subyanto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Diduga Dadan dan kedua wakilnya melakukan praktek-praktek menyimpang yang menguntungkan kaum elite, yang punya kedekatan dengan lingkaran elite politik.
"MBG akhirnya yang dapat otoritas untuk bikin dapur-dapur itu dan memperoleh keuntungan yang sangat besar dari dapur-dapur tersebut adalah kaum elit. Kaum elit di sini bukan orang-orang kaya ya, tapi orang-orang yang berada di pusat kekuasaan misalnya, atau orang-orang yang berada di dekat dengan lingkaran elitlah," kata Ade.
Beredarnya nama-nama tokoh politik yang diduga ikut menikmati keuntungan dari program MBG, meski sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak berwenang, adalah indikasi kuat praktek elite capture di tubuh MBG. Menurut pria berdarah minang ini, kasus MBG adalah pelajaran penting yang harus diingat oleh pemerintah ketika menjalankan program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.
"Kalau itu terjadi lagi juga di koperasi kan juga jadi runyam ya. Untuk mengelola koperasi dibutuhkan orang yang punya profesionalisme, yang punya kemampuan, yang punya kecakapan, dan tidak punya tendensi korupsi," pungkas Ade.
Lebih lanjut Ade mengatakan bahwa mengurus Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih akan jauh lebih rumit daripada mengerjakan program MBG.
"Bedanya gini, kalau MBG kan uangnya memang dikasih terus untuk dipakai atau tujuan konsumtif. Kalau ini kan enggak. Ini sebetulnya bantuan pinjaman dengan bunga kecil, dengan harapan uangnya diputar. Itu harus di manfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya," ungkap Ade.
Selain berpotensi terjadi penyelewengan, kemampuan managerial keuangan para pengurus KDKMP juga dapat menjadi faktor penentu berhasil atau tidaknya program ini. Tanpa kompetensi dalam bidang managerial keuangan, KDKMP hanya akan membuat keuangan negara terbuang sia-sia.
"Bayangkan harusnya dipinjamkan untuk dibaya, ternyata dipakai semena-mena oleh orang-orang yang tidak profesional, orang-orang yang bahkan enggak mampu mengelola keuangan kan bisa," kata Ade. (vb)
