Banjarbaru: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memetakan capaian, kendala, serta kebutuhan penguatan kebijakan untuk berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto di daerah. Hasil pemetaan akan menjadi bahan penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi di lapangan.
Hal ini disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch III di Grand Maya Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis, 11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal implementasi berbagai program prioritas Presiden.
"Kegiatan ini diselenggarakan guna menghasilkan gambaran komprehensif terkait capaian, kendala, dan kebutuhan penguatan kebijakan sebagai dasar penyusunan rekomendasi strategi kebijakan yang lebih operasional dan responsif terhadap kondisi daerah," ujar Yusharto dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 12 Juni 2026.
Menurut dia, keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan yang dirumuskan pemerintah pusat. Keberhasilan itu juga ditentukan dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam menerjemahkan dan mengimplementasikannya secara efektif hingga ke tingkat daerah.
Dia menekankan koordinasi dan konsolidasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan 10 Program Direktif Presiden dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program Direktif Presiden tersebut, yakni pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, swasembada pangan, Cek Kesehatan Gratis, Sekolah Garuda, hingga penghapusan kemiskinan ekstrem.
Yusharto menegaskan data juga menjadi instrumen penting dalam memastikan berbagai program tersebut berjalan tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memiliki data yang mampu menggambarkan sasaran, lokasi, serta perkembangan pelaksanaan program secara akurat.
"Kuncinya bukan banyaknya data, tapi ketepatan data untuk keputusan. Untuk 10 program prioritas, data harus bisa menjawab tiga pertanyaan siapa, di mana, dan apa progresnya sampai level kabupaten, kota dan bahkan kecamatan hingga kelurahan bila memungkinkan," tegas Yusharto.
Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda (kedua dari kiri). Dok. Istimewa
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, Komisi II DPR akan mengawal terwujudnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah agar berbagai kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara optimal. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan target pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia, dapat diwujudkan melalui kebijakan yang efektif.
Rifqi berharap Rakor Regional Batch III tidak hanya menjadi forum evaluasi, tetapi menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan yang inovatif serta implementatif untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menjalankan program-program prioritas nasional.
"Saya berharap rakor regional ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi rasional, out of the box dan kemudian menjadi bekal bagi kami di tingkat pusat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu menyinergikan pusat dan daerah," ujar Rifqi.
