"Hari ini kita ingin memastikan bahwa para peternak dan para petani benar-benar merasakan keberadaan program MBG. Adanya SPPG ini harus bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat," kata Taj Yasin dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).
Hal itu disampaikan saat Rapat Koordinasi Tata Kelola Penyelenggaraan dan Rantai Pasok Bahan Baku MBG di Jawa Tengah di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat, 12 Juni 2026.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan, rata-rata kebutuhan telur untuk seluruh SPPG di Jawa Tengah mencapai 720.902 kilogram per minggu. Namun, angka itu masih jauh dibandingkan potensi produksi telur Jawa Tengah yang mencapai sekitar 7,3 juta ton per tahun. Bahkan, penyerapan dari SPPG di Jateng belum sebanyak itu.
Akan tetapi, komoditas daging ayam menunjukkan serapan yang lebih tinggi. Kebutuhan daging ayam mencapai 1.452.587 kilogram per minggu atau sekitar 75,5 ribu ton per tahun. Angka tersebut setara sekitar 1,3 persen dari total potensi produksi ayam Jawa Tengah.
Guna mendongkrak penyerapan produksi telur di wilayahnya, Pemprov Jawa Tengah akan menyiapkan kesepakatan bersama dengan asosiasi peternak, koperasi, serta pemangku kepentingan lainnya agar kebutuhan bahan baku SPPG diprioritaskan dari daerah sendiri.
"Kita akan membuat kesepakatan bahwa SPPG harus menyerap kebutuhan bahan pokok dari Jawa Tengah, khususnya telur, ayam, dan ikan. Harus membeli di sini," tegasnya.
Ia mencontohkan, apabila terdapat SPPG di Kabupaten Banjarnegara, maka kebutuhan telur, sayur, maupun bahan pangan lainnya idealnya dipenuhi terlebih dahulu oleh pemasok dari wilayah tersebut.
Selain memperkuat ekonomi lokal, langkah itu juga diharapkan dapat menekan biaya distribusi dan menjaga stabilitas harga di tingkat petani maupun peternak.
Taj Yasin mengakui saat ini masih terdapat laporan bahwa sebagian peternak menjual telur dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.000 per kilogram.
"Kita ingin memastikan ekonomi masyarakat tumbuh. Jangan sampai bahan baku diambil dari masyarakat tetapi harganya justru di bawah harga acuan pemerintah," ujarnya.
Koordinator Regional BGN Jawa Tengah, Reza Mahendra, menambahkan bahwa kesepakatan tersebut nantinya menjadi bentuk komitmen bersama agar bahan baku lokal terserap lebih optimal.
Menurutnya, pengawasan akan diperkuat melalui Satgas MBG kabupaten/kota dan BGN untuk memastikan rantai pasok berjalan sesuai tujuan program.
Saat ini program MBG di Jawa Tengah telah melibatkan 7.312 UMKM, 2.407 koperasi, 91 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, 161 BUMDes, 18 BUMDes Bersama, serta 7.967 supplier (pemasok) lainnya sebagai bagian dari ekosistem penyedia bahan pangan.
(anl/ega)
