Temuan membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu sorotan tajam dari DPR RI yang mendesak pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap ribuan titik dapur yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai potensi penyimpangan dalam pengelolaan 13 ribu dapur SPPG tidak boleh dibiarkan tanpa pengawasan ketat, terlebih ada indikasi pemborosan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp 1 triliun setiap bulan.
“Jika ada kejanggalan atau penyimpangan, harus dilakukan audit menyeluruh terhadap 13 ribu dapur tersebut,” kata Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa setiap proses pembayaran harus berbasis pada realisasi di lapangan, bukan asumsi atau angka yang tidak diverifikasi.
“Pembayaran itu harus sesuai pengeluaran riil tiap dapur, tidak boleh asal bayar,” tegasnya.
Yahya juga meminta BGN bersikap lebih ketat dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi kebocoran yang merugikan negara.
Menurutnya, jika terbukti ada pelanggaran dalam pengelolaan SPPG, maka pemerintah harus berani memberikan sanksi tegas termasuk penghentian sementara operasional dapur terkait.
“Kalau terbukti ada pelanggaran, harus diberi sanksi seperti penghentian sementara,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mendorong evaluasi besar-besaran terhadap sistem tata kelola program MBG yang dinilai masih menyisakan banyak celah.
“Ini harus jadi momentum perbaikan total tata kelola MBG,” katanya.
Di sisi lain, Menko Pangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkap adanya lonjakan signifikan jumlah SPPG yang tidak sesuai rencana awal program.
Ia menyebut terjadi penambahan ribuan titik dapur dari yang direncanakan, sehingga memicu lonjakan anggaran operasional.
Baca Juga: Zulhas Soroti Sekolah Elite Dapat MBG, BGN Siap Coret Penerima yang Dinilai Mampu
“Kalau dihitung, ada penambahan ribuan titik yang membuat biaya membengkak,” ujar Zulhas.
Ia juga menyebut jika dihitung rata-rata biaya operasional, pembengkakan tersebut bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun per bulan, yang berpotensi menjadi Rp 12 triliun per tahun jika tidak dikendalikan.
“Ini harus ditata ulang agar lebih efisien dan tepat sasaran,” tegasnya.
