Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan dunia usaha meminta pemerintah menjaga keseimbangan antara pelaksanaan program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan keberlanjutan fiskal di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap penggunaan APBN, daya beli masyarakat, dan efektivitas belanja negara.
Dunia usaha secara umum tetap mendukung program sosial pemerintah, tetapi menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan fiskal dan kepercayaan investor.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menyoroti aspirasi mahasiswa terkait penggunaan APBN, kenaikan harga energi, hingga efektivitas program MBG dari sisi dunia usaha.
Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah memastikan program sosial pemerintah tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas ekonomi dan iklim investasi.
"Dunia usaha juga memiliki perhatian yang sama terhadap keberlanjutan fiskal, efisiensi belanja negara, dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat," kata Erwin kepada Bisnis, Jumat (12/6/2026).
Menurut dia, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara agenda pemerataan sosial dan stabilitas ekonomi makro agar tidak menimbulkan tekanan terhadap investasi, konsumsi rumah tangga, maupun aktivitas dunia usaha.
Baca Juga
- Pemerintah Akui Pemborosan MBG Rp1 Triliun per Bulan, Siap Tata Ulang SPPG
- Pemerintah Kaji Pelibatan Kantin Sekolah dalam MBG
- BGN Bakal Evaluasi Pemberian MBG ke Siswa di Sekolah Elit
Erwin menilai program MBG berpotensi menciptakan dampak ekonomi yang luas apabila pelaksanaannya mampu melibatkan rantai pasok domestik secara optimal.
Program tersebut dinilai dapat menciptakan permintaan yang stabil bagi sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri makanan dan minuman, logistik, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.
Selain MBG, program Koperasi Desa Merah Putih juga dinilai memiliki peluang memperkuat ekonomi desa apabila dikelola secara profesional, transparan, dan terintegrasi dengan pelaku usaha lokal.
Meski demikian, Erwin mengingatkan keberhasilan kedua program tersebut sangat bergantung pada tata kelola, efisiensi distribusi, serta keberlanjutan sumber pendanaannya.
Di sisi fiskal, dia menilai pemerintah perlu menjaga ruang anggaran secara hati-hati mengingat besarnya kebutuhan pembiayaan berbagai program prioritas nasional.
Menurutnya, pemerintah saat ini harus membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta berbagai agenda strategis lainnya secara bersamaan.
Oleh karena itu, disiplin fiskal, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan efisiensi anggaran menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor maupun pelaku pasar.
Erwin juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap biaya hidup masyarakat akibat kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah yang berdampak pada biaya produksi serta distribusi.
Kondisi tersebut perlu diantisipasi karena konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
"Daya beli harus terus dijaga. Dunia usaha, khususnya sektor perdagangan, ritel, transportasi, logistik, manufaktur, dan UMKM tentu akan terdampak apabila terjadi perlambatan konsumsi secara berkepanjangan," ujarnya.
Menurut Erwin, pemerintah perlu menjalankan program prioritas secara terukur dengan fokus pada efektivitas pelaksanaan dan dampak ekonomi yang dihasilkan.
Selain itu, pemerintah juga didorong memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga stabilitas harga energi dan pangan, mempercepat deregulasi, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memastikan setiap belanja negara menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata.
"Dengan langkah tersebut, program unggulan pemerintah dapat tetap berjalan, masyarakat memperoleh manfaat, dan kepercayaan dunia usaha tetap terjaga," katanya.
Erwin menegaskan bahwa agenda pemerataan sosial dan pertumbuhan ekonomi seharusnya saling mendukung, bukan diposisikan sebagai dua tujuan yang bertentangan.
"Pada akhirnya, yang dibutuhkan saat ini adalah keseimbangan antara agenda pemerataan sosial dan agenda pertumbuhan ekonomi. Keduanya tidak boleh dipertentangkan, melainkan harus saling memperkuat demi menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," kata Erwin.
