jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan ulang pemeriksaan pemilik biro penyelenggara haji PT Makassar Toraja atau Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam kasus dugaan korupsi kuota haji pada pekan depan, sekitar 15–19 Juni 2026.
"Penyidik menjadwalkan ulang untuk pemeriksaannya pada pekan depan. Untuk tanggal pastinya, kami akan update kembali nanti ya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/6).
BACA JUGA: KPK Periksa Petinggi Indonesian Audit Watch di Kasus Korupsi Bea Cukai
Budi menambahkan bahwa Fuad Hasan telah menyampaikan kesediaannya untuk hadir memenuhi panggilan yang merupakan penjadwalan ulang tersebut.
"Pihak saksi juga menyampaikan akan kooperatif, dan mendukung proses penyidikan perkara ini," ujarnya.
BACA JUGA: KPK Rinci Uang Sitaan dari Rumah Silmy Karim, Ada Dolar hingga Yen
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023–2024 pada 9 Agustus 2025. Pada 9 Januari 2026, lembaga antirasuah itu menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka. Fuad Hasan Masyhur sendiri tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicekal bepergian ke luar negeri.
Pada 27 Februari 2026, KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp622 miliar. KPK kemudian menahan Yaqut pada 12 Maret 2026 dan Ishfah pada 17 Maret 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga, namun dikembalikan ke rutan KPK pada 24 Maret 2026.
BACA JUGA: Sebanyak Ini Uang yang Disita KPK dari Rumah Silmy Karim
Lingkaran tersangka kemudian meluas. Pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz Taba sebagai tersangka baru. Keduanya ditahan sejak 8 Juni 2026.
Dalam perkara ini, Fuad Hasan sebelumnya disebut KPK pernah menyurati Yaqut untuk meminta tambahan kuota haji bagi perusahaannya pada 2023. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Periksa Petinggi PLN hingga Direktur PT Bara Mineral di Kasus Investasi PPT Energy
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
