Bisnis.com, PARAPAT, Sumut - Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Bobby Nasution mengusulkan kepada pemerintah untuk menyusun kebijakan Domestic Market Obligation-Daerah (DMO-D) khusus di daerah penghasil kelapa sawit (CPO), untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga minyak goreng di daerah.
Usulan itu dilontarkan Gubernur Bobby lantaran masyarakat, khususnya di daerah penghasil seperti Sumatra Utara (Sumut), sering mengeluhkan sulit mendapat minyak goreng di pasaran.
“Sumut ini daerah penghasil sawit, penghasil CPO (minyak sawit mentah), tapi masyarakat kesulitan mencari minyak goreng. Padahal, perusahaan sawit di sini besar-besar. Ibarat peribahasa zaman dulu, seperti tikus yang mati di lumbung padi,” ujar Bobby dalam pembukaan Pekan Inovasi dan Investasi Sumut di Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).
Sebagaimana diketahui, DMO adalah kewajiban perusahaan pengekspor sumber daya alam tertentu untuk menyerahkan sejumlah persentase produksinya ke pasar domestik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Kebijakan itu diberlakukan sejak Mei 2022 sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk menjamin stabilitas harga dan pasokan minyak goreng di tingkat domestik, serta syarat penerbitan persetujuan ekspor CPO dan turunannya. Besaran DMO ditetapkan minimal 35% dari total volume ekspor masing-masing perusahaan.
Namun, Bobby menilai kebijakan DMO tak membuat minyak goreng jadi lebih mudah diakses oleh masyarakat, terutama di daerah penghasil seperti Sumut. Menurut Bobby, hal itu karena harga minyak goreng di daerah timur seperti Pulau Jawa lebih tinggi sehingga perusahaan produsen di Sumut banyak menjual produksi mereka ke sana.
Baca Juga
- Mendag Tegaskan HET Minyakita Tetap Rp15.700, Batal Naik?
- Zulhas Sebut Minyakita Tak Lagi Disalurkan untuk Bansos, Ini Alasannya
- HET Minyakita di Jatim Diprediksi Berubah, Imbas Kenaikan Harga CPO
Dia pun mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tengah mencoba merumuskan dan mengusulkan kebijakan DMO-D di mana selain 35% kewajiban nasional, produsen di daerah harus menyediakan 30% untuk memenuhi stok dalam daerah. Kebijakan ini nantinya akan turut melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyalur minyak goreng kepada masyarakat di dalam wilayah.
“Kami masih mencoba untuk merumuskannya. Jadi, nanti selain DMO nasional, ada DMO-D sekitar 30% untuk daerah. Pembelinya nanti adalah BUMD penyalur. Kami minta bupati daerah penghasil mempersiapkan ini sehingga masyarakat tidak sulit cari minyak goreng,” jelas Bobby.
Dari pantauan di lapangan, harga minyak goreng curah di Sumut per hari ini, Jumat (12/6/2026), di tingkat konsumen tak jauh dari kisaran Rp22.000 per kilogram. Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek dijual di rentang Rp23.000-Rp24.000 per liter. Ini jauh dari harga jual rata-rata minyak goreng kemasan sebelum tahun 2022 yang masih bisa didapati di rentang Rp12.000-Rp14.000 per liter.
Begitu pun dengan Minyakita yang disebut sebagai minyak goreng rakyat dengan harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan Rp15.700 per liter, kini dijual pedagang selain mitra resmi Bulog hingga Rp23.000 per liter.
Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Sumut masuk lima besar daerah dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia dengan total lahan perkebunan sawit sebesar 2,01 juta hektare.
Sumut berada di posisi ketiga setelah Riau yang tercatat memiliki 3,49 juta hektare dan Kalimantan Tengah dengan 2,03 juta hektare lahan perkebunan sawit. Beberapa daerah penghasil sawit di Sumut antara lain Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Labuhanbatu Selatan.
