Bank Dunia menyoroti sejumlah tantangan yang membayangi perekonomian Indonesia dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Juni 2026 bertajuk Mengelola Risiko, Mendorong Produktivitas. Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi yang masih berada di level 5 persen tahun ini, Bank Dunia mengingatkan adanya tekanan dari melemahnya kelas menengah, meningkatnya beban subsidi energi, hingga keterbatasan ruang fiskal pemerintah.
Berikut kumparan rangkum sejumlah catatan utama Bank Dunia terhadap ekonomi Indonesia:
Kelas Menengah Menyusut dan Lapangan Kerja Berkualitas Minim
Bank Dunia menilai pasar tenaga kerja Indonesia memang menunjukkan perbaikan, namun kualitas pekerjaan masih menjadi persoalan struktural.
Sebanyak 1,9 juta lapangan kerja baru tercipta pada periode Agustus 2024 hingga Agustus 2025 dan tingkat pengangguran turun menjadi 4,9 persen. Namun hampir separuh pekerjaan baru berasal dari sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian serta akomodasi dan jasa makanan.
Bank Dunia mencatat tingkat pengangguran terselubung mencapai 32,7 persen dan terus meningkat sejak 2022. Sementara itu, upah riil pekerja berketerampilan menengah dan tinggi turun sekitar 1–2 persen per tahun sejak 2018.
Yang paling mengkhawatirkan, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah merosot tajam.
“Di sisi lain, proporsi pekerja yang memperoleh pendapatan kelas menengah turun tajam dari 14,5 persen pada tahun 2018 menjadi sekitar 7 persen pada tahun 2025,” kata Bank Dunia dalam Laporan Indonesia Economic Prospects Juni 2026, dikutip Jumat (12/6).
Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut menunjukkan ekonomi masih menciptakan lapangan kerja baru, tetapi belum cukup menghasilkan pekerjaan produktif dan berupah tinggi yang dibutuhkan untuk memperluas kelas menengah.
Beban Subsidi BBM Dinilai Makin Berat
Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik Timur Tengah disebut memperbesar tekanan terhadap APBN melalui kenaikan subsidi energi.
Bank Dunia menilai kebijakan pemerintah menahan harga BBM bersubsidi memang membantu menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek, tetapi sekaligus mempersempit ruang fiskal untuk belanja prioritas lainnya.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyoroti ketidaktepatan sasaran subsidi BBM yang masih berlangsung. “20 persen rumah tangga terkaya justru menerima setengah dari total subsidi BBM,” kata Bank Dunia.
Karena itu, Bank Dunia mendorong reformasi subsidi BBM melalui penyesuaian harga secara bertahap, pemberian bantuan tunai yang lebih tepat sasaran kepada kelompok miskin, serta pengalihan dana subsidi ke program perlindungan sosial dan investasi publik.
Ruang Fiskal Kian Terbatas
Bank Dunia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang semakin ketat. Rasio pajak Indonesia pada 2025 tercatat hanya 9,3 persen terhadap PDB, sementara defisit APBN meningkat menjadi 2,9 persen dari PDB. Kondisi tersebut membuat pemerintah memiliki ruang yang semakin terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja negara.
“Rasio pajak Indonesia di tahun 2025 sangat rendah, yakni hanya mencapai 9,3 persen dari PDB. Di sisi lain, defisit APBN Indonesia meningkat menjadi 2,9 persen PDB,” ungkap Bank Dunia.
Lembaga tersebut menyarankan pemerintah memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan dan mengalihkan belanja rutin ke investasi yang memiliki dampak ekonomi lebih besar.
Di tengah berbagai tekanan eksternal, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5 persen pada 2026 dari 5,1 persen pada 2025.
Perlambatan terutama dipengaruhi oleh melemahnya investasi dan ekspor akibat tingginya ketidakpastian global, konflik geopolitik, serta kondisi keuangan internasional yang masih ketat.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan kembali meningkat menjadi 5,2 persen pada 2027-2028 apabila reformasi struktural berjalan efektif dan hambatan eksternal mulai mereda.
Risiko Eksternal Masih Membayangi
Bank Dunia menilai tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini berasal dari faktor eksternal, terutama konflik di Timur Tengah yang memicu lonjakan harga energi dan gangguan rantai pasok global.
Menurut Bank Dunia, jika gangguan pasokan minyak dan jalur pengiriman berlangsung lebih lama, Indonesia akan menghadapi inflasi yang lebih tinggi, subsidi yang membengkak, biaya impor yang meningkat, serta penurunan ekspor dan investasi asing.
“Gangguan terhadap pasokan minyak dan arus pengiriman yang berkepanjangan akan menimbulkan dampak yang bersifat lintas sektor: lonjakan harga energi dan pupuk akan menaikkan inflasi, beban subsidi, dan tagihan impor,” kata Bank Dunia.
