SURABAYA, KOMPAS—Warga Surabaya mulai tertekan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi. Ditambah lagi harga bahan kebutuhan pokok ikut naik, membuat masyarakat frustrasi dan merasa kian tak berdaya.
Kenaikan harga BBM nonsubsidi sudah berlangsung sejak Rabu (10/6/2026) atau tiga hari terakhir. Per liter bensin atau gasoline Pertamax (RON 92) dijual Rp 16.250 dari sebelumnya Rp 12.300. Per liter bensin Pertamax Green (RON 95) dijual Rp 17.000 dari sebelumnya Rp 12.900. Pertamax Turbo (RON 98) dijual Rp 20.750 per liter.
Harga BBM subsidi yakni bensin Pertalite (RON 90) masih Rp 10.000 per liter. Untuk harga diesel atau gasoil Biosolar yang subsidi masih Rp 6.800 per liter. Harga solar lainnya yakni Dexlite Rp 23.000 per liter sedangkan Pertamina Dex yang Rp 24.800 per liter.
”Sepeda motor saya biasanya diisi Pertamax biar tarikan enak. Tiga hari ini, saya akali dengan dicampur Pertalite,” kata Andi Suyono (40), pengojek dalam jaringan (online) seusai membeli bensin di SPBU Joyoboyo, Jumat (12/6/2026) siang.
Dalam sehari, sepeda motor matik bermesin 125 CC itu menghabiskan 1-2 liter bensin. Daya jelajah sehari untuk menerima pesanan dan mengantar penumpang berkisar 80-90 kilometer. ”Kalau pakai Pertamax paling habis Rp 25.000, dengan harga sekarang, pengeluaran jadi bertambah Rp 32.000-Rp 35.000,” ujar Andi.
Karena pengeluaran dalam sehari hanya untuk bensin melonjak 40 persen, Andi mengakali dengan mencampur Pertalite dan Pertamax. Kapasitas tanki sepeda motor 3 liter sehingga dibelilah Pertalite 2 liter (Rp 20.000) dan Pertamax 1 liter (Rp 16.250) untuk operasional selama dua hari. ”Saya kira bisa menghemat meskipun tarikan motor jadi kurang sip,” katanya.
Situasi serupa dialami oleh Yustina Fitri (35), perempuan yang setiap hari harus mengantar kedua anaknya ke sekolah dengan mobil. ”Biasanya, sekali isi Pertamax itu Rp 300.000 bisa untuk 5-6 hari. Ini paling cuma 3-4 hari. Pengeluaran jadi lebih boros,” ujarnya yang mengaku trauma mengemudikan sepeda motor karena pernah kecelakaan tunggal.
Jarak dari rumah di Surabaya barat ke sekolah di Surabaya pusat sekitar 10 kilometer. Kenaikan harga BBM jelas memukul warga seperti Yustina yang memakai bensin nonsubsidi. Jika kembali ke Pertalite, ada kecemasan mesin kendaraan bermasalah seperti peristiwa pada Oktober 2025. Saat itu, di Jatim, lebih dari 1.000 sepeda motor dan mobil melaporkan mogok setelah diisi Pertalite sehingga warga mengeluarkan biaya ekstra untuk perbaikan.
”Aduh, stres saya, harga BBM naik pasti bikin lainnya naik. Mana bulan depan sudah tahun ajaran baru, kebutuhan sekolah anak juga pasti besar,” kata Yustina. Apalagi, dengan kenaikan harga BBM nonsubsidi, tampaknya pembatasan pembelian Pertalite dan Biosolar untuk mobil akan terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah berencana melarang mobil berkapasitas mesin di atas 1.400 CC diisi BBM bersubsidi.
Yustina mengatakan, mobilnya ialah jenis LCGC dengan mesin berkapasitas 1.200 CC. Jika harus berhemat, mobilnya akan diisi Pertalite atau dicampur dengan Pertamax. ”Saya lihat dulu satu-dua bulan, kalau berat, ya pakai lagi Pertalite atau dicampur Pertamax,” ujarnya.
Sementara itu, kenaikan harga BBM menjadi atensi kalangan mahasiswa Universitas Airlangga, Surabaya. Meskipun kenaikan itu mengikuti mekanisme pasar, dampaknya diyakini memukul masyarakat kian dalam. Mereka juga mengkritisi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang kurang berhati-hati dalam program makan bergizi gratis dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
Mahasiswa menilai situasi ekonomi masyarakat kian berat terutama kaum menengah yang rentan turun kelas menjadi rentan miskin bahkan miskin. Untuk itu, Kamis (11/6/2026), mahasiswa dan masyarakat mengadakan pernyataan sikap di depan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unair.
Menurut Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis Badan Eksekutig Mahasiswa FEB Unair Yeni Mafrukah, pernyataan sikap ini merespons kondisi ekonomi yang dianggap menyengsarakan masyarakat. Jika tidak ada perbaikan, mahasiswa berencana mengadakan demonstrasi keluar kampus untuk menekan pemerintahan.
Mahasiswa mengingatkan pada September 2025, kalangan ahli ekonomi mengeluarkan tujuh desakan kepada Prabowo. Segera evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap pengelolaan APBN dan menghentikan misalokasinya yang tidak berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Jamin independensi, transparansi, dan integritas institusi negara dan hentikan intervensi politik yang berpotensi melemahkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan pengelolaan ekonomi.
Hentikan praktik dominasi negara yang mematikan ruang tumbuh ekonomi masyarakat, UMKM, pelaku usaha lokal, dan menghambat persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan. Reformasi regulasi, perizinan, dan birokrasi menyeluruh agar iklim investasi sehat, produktivitas meningkat, dan membuka lapangan kerja.
Prioritaskan kebijakan yang berfokus pada pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran, pemberdayaan kelompok rentan, dan perluasan akses terhadap kesempatan ekonomi yang adil. Kembalikan prinsip kebijakan berbasis data, riset, dan kajian akademik dalam setiap pengambilan keputusan publik, dan hentikan kebijakan populis yang membebani fiskal negara tanpa ukuran keberhasilan yang jelas.
Perkuat kualitas demokrasi, perbaiki tata kelola pemerintahan, berantas konflik kepentingan dan praktik rente, serta menjamin ruang partisipasi publik yang bebas, aman, dan bermakna dalam proses penyusunan kebijakan negara.
Secara terpisah, Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mengatakan, pemerintah harus berjuang sekuat tenaga agar dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak kian memberatkan ekonomi masyarakat. ”Stok untuk Pertalite agar dijaga cukup, jangan sering kosong untuk menghindari gejolak,” ujarnya yang akrab disapa Kaji Ipuk.
Zuhri melanjutkan, akan mendorong Pemerintah Kota Surabaya terus mengawasi harga-harga dan mengendalikan inflasi. Situasi ekonomi yang sedang menantang ini jangan sampai menambah jumlah warga miskin. Pada 2024, tingkat kemiskinan 3,96 persen yang turun menjadi 3,56 persen pada 2025.
”Kalau warga miskin bertambah, pengentasannya tentu menjadi lebih berat dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial ekonomi Surabaya,” ujar Zuhri.
