HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Transformasi digital di Kota Makassar menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat layanan publik melalui sinergi antara pemerintah dan akademisi. Puluhan mahasiswa Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) belajar langsung di Makassar Command Center (MCC) untuk memahami bagaimana teknologi dan kolaborasi lintas sektor menjadikan warga sebagai mitra aktif dalam pengelolaan pengaduan dan layanan publik.
Di ruang MCC yang dipenuhi layar besar menampilkan ribuan data pengaduan secara real-time, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, menegaskan bahwa layanan publik tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan berbagai pihak.
“Makassar Command Center adalah bukti bahwa layanan publik tidak bisa berjalan sendiri. Kami membangun jaringan kolaborasi lintas SKPD, masyarakat, dan komunitas digital. Setiap laporan warga—baik yang viral maupun tidak—memiliki posisi yang sama untuk diselesaikan dengan cepat. Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam penanganan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dr. Muhammad Roem memaparkan bahwa MCC mengelola ribuan pengaduan setiap hari melalui berbagai kanal seperti aplikasi Sombere, Lontara, media sosial, hingga call center 112. Data dari berbagai dinas seperti Sosial, Kependudukan, dan Kesehatan terintegrasi dalam satu dashboard untuk mempercepat dan mengukur penyelesaian masalah warga.
Dosen pengampu mata kuliah Manajemen Publik, Dr. Ishak Salim, sengaja memilih Diskominfo Makassar sebagai lokasi studi lapangan karena dinas ini memiliki praktik manajemen publik yang maju dan kolaboratif.
“Kami mempelajari New Public Governance di kelas. Tapi hari ini, mahasiswa melihat langsung bagaimana pemerintah kota membangun jaringan, mengelola pengaduan warga, dan menjamin bahwa suara warga biasa didengar. Ini bukan sekadar kunjungan. Ini adalah wujud nyata kolaborasi antara Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Makassar untuk menciptakan layanan publik yang lebih mengutamakan partisipasi dan berdampak,” katanya saat ditemui di MCC.
Dr. Ishak juga menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Diskominfo yang memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan kritis terkait prioritas laporan, kesenjangan digital, dan keamanan data pribadi.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa menyoroti bagaimana ribuan laporan disaring tanpa membeda-bedakan antara keluhan biasa dan isu viral. Dr. Muhammad Roem menjelaskan bahwa prioritas ditentukan berdasarkan tingkat urgensi dan dampak, bukan popularitas.
“Semua laporan setara. Yang membedakan adalah seberapa darurat dan seberapa luas dampaknya terhadap masyarakat,” bebernya.
Soal kesenjangan digital, Diskominfo mengakui tidak semua warga melek teknologi. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan pendampingan melalui ketua RT, RW, dan perangkat kelurahan serta menerima laporan secara offline.
Mengenai keamanan data, Roem mengakui tantangan kebocoran masih ada, namun sistem enkripsi dan perlindungan data pribadi berlapis telah diterapkan. Edukasi masyarakat juga terus digalakkan agar lebih berhati-hati dalam membagikan data pribadi.
Di akhir kunjungan, Dr. Ishak Salim menyampaikan kesan mendalam atas sambutan dan keterbukaan Diskominfo Makassar.
“Kami berterima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Roem dan jajaran. Semoga kolaborasi ini tidak berhenti di sini. Kami berharap ke depan ada ruang untuk penelitian bersama, magang mahasiswa, bahkan pengembangan kebijakan publik yang lebih partisipatif. Ini adalah awal dari kemitraan yang baik antara dunia akademik dan pemerintahan,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bukti bahwa sinergi antara Universitas Hasanuddin dan Pemerintah Kota Makassar bukan sekadar seremoni, melainkan fondasi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, kolaboratif, dan berpihak pada masyarakat. (#/)
