- Krisis Utang dan Kebuntuan Politik
- Sonko Kuasai Parlemen dan Bersiap untuk 2029
- Efek Domino dan Ancaman Gejolak Sosial
Jakarta, CNBC Indonesia - Hubungan politik antara Presiden Senegal dan Perdana Menterinya pecah. Presiden Bassirou Diomaye Faye secara resmi memecat Perdana Menteri (PM) Ousmane Sonko akibat adanya perbedaan pandangan yang tajam mengenai cara penanganan krisis utang negara.
Keretakan ini memicu ketegangan hebat di dalam negeri karena membagi otoritas kepemimpinan menjadi dua kubu. Menurut analisis Lesley Anne Warner, Peneliti Tamu Program Afrika di Carnegie Endowment for International Peace, Senegal kini memiliki dua pusat kekuasaan yang saling bersaing secara terbuka di tengah situasi ekonomi yang kritis.
"Rivalitas ini kemungkinan besar akan menghasilkan kombinasi antara stagnasi kebijakan dan volatilitas politik. Efek buruknya bahkan mengancam untuk merembet hingga ke luar perbatasan wilayah Senegal," tulis Warner dalam laporan analisisnya mengenai dampak geopolitik dari perseteruan tersebut, dikutip Jumat (12/6/2026).
Krisis ekonomi Senegal semakin diperparah oleh skandal utang tersembunyi senilai US$7 miliar (Rp125,3 triliun) dari pemerintahan sebelumnya. Hal ini membuat rasio utang terhadap PDB melonjak drastis hingga menyentuh angka 132%. Lembaga pemeringkat Moody's dan S&P bahkan telah memangkas peringkat utang Senegal akibat tingginya risiko gagal bayar di pasar keuangan.
Presiden Faye memilih untuk mengambil langkah pragmatis dengan melakukan negosiasi langsung bersama Dana Moneter Internasional (IMF). Sebaliknya, Sonko secara terbuka menentang keras rencana restrukturisasi utang tersebut dan menyebutnya sebagai sebuah bentuk penghinaan bagi kedaulatan negara.
"Sonko secara terbuka menyebut restrukturisasi utang sebagai 'aib', menentang proposal menteri keuangan untuk menaikkan harga bahan bakar demi menutupi perkiraan kekurangan subsidi sebesar US$ 2 miliar (Rp 35,8 triliun), dan mengupayakan negosiasi ulang kontrak minyak dan gas," jelas Warner mengenai manuver yang dinilai merusak kepercayaan investor.
Langkah Presiden Faye mendepak rekan politiknya tersebut ternyata tidak serta-merta menyelesaikan masalah di parlemen. Hanya berselang beberapa hari setelah dipecat, Sonko justru terpilih sebagai Ketua Majelis Nasional melalui dukungan mutlak dari Partai Pastef yang menguasai mayoritas kursi legislatif.
Parlemen bahkan telah meloloskan amendemen undang-undang pemilu yang menghapus pembatasan hukum bagi Sonko untuk maju dalam pilpres. Jika regulasi ini resmi ditandatangani oleh Presiden Faye, jalan bagi mantan perdana menteri tersebut untuk bertarung dalam Pemilihan Presiden 2029 akan terbuka lebar.
"Jika Faye menolak menandatangani amendemen tersebut, Sonko mendapatkan narasi keluhan tambahan di atas platform politik yang sudah tangguh melawan mantan sekutunya," ungkap Warner mendeskripsikan posisi Faye yang serbasa lah.
Guna mengisi kekosongan kursi pemerintahan, Presiden Faye bergerak cepat dengan menunjuk Ahmadou Al Aminou Lo sebagai perdana menteri baru pada 25 Mei. Penunjukan mantan petinggi Bank Sentral Negara-Negara Afrika Barat ini menjadi sinyal kuat bahwa istana sedang fokus pada agenda stabilisasi fiskal.
Efek Domino dan Ancaman Gejolak SosialPerseteruan domestik ini diperkirakan akan melumpuhkan peran strategis Senegal sebagai salah satu jangkar demokrasi paling tepercaya di kawasan Afrika Barat. Pandangan politik Sonko yang anti-IMF dinilai jauh lebih dekat secara ideologis dengan kelompok junta militer di Mali, Burkina Faso, dan Niger daripada dengan blok ECOWAS.
Pemerintah Senegal kini menghadapi risiko kebuntuan legislatif yang sangat tinggi dalam enam bulan ke depan karena Presiden Faye tidak memiliki opsi hukum untuk membubarkan parlemen sebelum bulan Desember 2026. Kondisi kelangkaan ruang fiskal ini berpotensi memicu gelombang demonstrasi massa dari kelompok pemuda yang merasa tidak puas dengan kebijakan pengetatan anggaran.
"Senegal kini menjadi uji coba langsung mengenai apakah sebuah pemerintah dapat mengelola persaingan politik dan restrukturisasi utang tanpa merusak institusi yang telah menopang reputasi demokratisnya," pungkas Warner dalam akhir ulasannya.
(tps/luc) Add as a preferred
source on Google
