jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Alumni atau HA IPB University melakukan audiensi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum bertukar gagasan mengenai pembangunan kawasan pesisir Jakarta. Pembahasan difokuskan pada rencana proyek Giant Sea Wall atau GSW sebagai salah satu strategi menghadapi ancaman banjir rob, penurunan muka tanah, serta perubahan iklim.
Dalam audiensi itu, HA IPB University menyerahkan dokumen kajian berjudul Cetak Biru-Hijau Pesisir Utara Jakarta. Dokumen tersebut diberikan sebagai masukan strategis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi dan mengembangkan konsep pembangunan GSW. Kajian itu menempatkan pembangunan pesisir Jakarta tidak hanya sebagai proyek infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga sebagai agenda besar pengelolaan wilayah pesisir yang mengintegrasikan aspek lingkungan, tata ruang, ekonomi, sosial, dan keberlanjutan.
BACA JUGA: BSN dan Garudafood Edukasi Mahasiswa IPB soal Standardisasi, Keamanan Pangan
Sekretaris Jenderal HA IPB University, Anggawira, mengatakan bahwa persoalan pesisir Jakarta membutuhkan pendekatan lintas sektor. Menurutnya, tantangan Jakarta Utara tidak hanya berkaitan dengan ancaman air laut, tetapi juga menyangkut kualitas lingkungan, keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir, hingga masa depan kawasan metropolitan Jakarta.
“Pesisir Jakarta merupakan kawasan strategis nasional yang memiliki fungsi ekonomi, sosial, dan ekologis. Karena itu, setiap pembangunan besar seperti Giant Sea Wall perlu dilihat secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi teknis konstruksi,” ujar Anggawira dalam audiensi tersebut.
BACA JUGA: Raja Juli Masuk Kepengurusan HA IPB, Langsung Dikasih Kartu Pengurus
Ia menjelaskan, konsep Cetak Biru-Hijau Pesisir Utara Jakarta yang disampaikan HA IPB merupakan upaya memberikan perspektif akademik dan kebijakan. Tujuannya agar pembangunan kawasan pesisir dapat berjalan seimbang antara perlindungan kota dan keberlanjutan lingkungan.
Menurut HA IPB, pembangunan GSW harus mempertimbangkan berbagai faktor. Mulai dari dinamika perubahan iklim global, kenaikan muka air laut, kondisi ekosistem pesisir, sistem drainase kota, hingga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pantai utara Jakarta.
BACA JUGA: Ahli Lingkungan IPB Ingatkan Potensi El Nino Super saat Tinjau Karhutla di Bengkalis
“Pembangunan pesisir modern tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan betonisasi atau infrastruktur keras. Dunia saat ini bergerak menuju konsep perlindungan pesisir terpadu yang menggabungkan infrastruktur, teknologi, dan pemulihan ekosistem,” kata Anggawira.
Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah pengurus dan jajaran bidang strategis HA IPB University. Mereka antara lain Muhammad Karim selaku Dewan Pakar HA IPB University, Yayat Dinar sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional, Arsyad KR selaku Sekretaris Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional. Turut hadir pula Jusupta Tarigan sebagai Sekretaris Bidang Agraria dan Tata Ruang, Indra M. Sanjoyo sebagai Ketua Departemen Penataan dan Perencanaan Aset serta Akses Reforma Agraria, serta Shane Hasibuan yang menangani konektivitas jaringan dan pendampingan konflik agraria.
Selain membahas Giant Sea Wall, audiensi juga membicarakan peluang kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPP HA IPB University. Kerja sama itu khususnya dalam penyelenggaraan Forum Strategis Nasional atau FSN. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai isu strategis pembangunan nasional.
“IA IPB menilai Jakarta membutuhkan wadah kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan untuk menghadapi tantangan perkotaan dan pesisir yang semakin kompleks. Sebagai ibu kota ekonomi nasional, Jakarta menghadapi tekanan besar akibat urbanisasi, perubahan iklim, dan kebutuhan pembangunan infrastruktur jangka panjang,” ujar Anggawira.
Hal senada disampaikan oleh Muhammad Karim selaku Dewan Pakar HA IPB University. Ia menegaskan bahwa proyek Giant Sea Wall memiliki posisi penting dalam menjaga masa depan Jakarta sebagai kota pesisir. Namun pembangunan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas, yakni membangun ketahanan pesisir atau coastal resilience dan menciptakan ruang hidup yang berkelanjutan.
Sebab, lanjutnya, konsep cetak biru-hijau yang disampaikan HA IPB juga menekankan pentingnya integrasi antara perlindungan fisik dan solusi berbasis alam atau nature-based solutions. Hal itu mencakup penguatan ekosistem pesisir, pengelolaan kawasan mangrove, peningkatan kualitas perairan, serta pengembangan ekonomi biru.
“Dengan pendekatan tersebut, pembangunan pesisir tidak hanya bertujuan mengurangi risiko bencana, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Ketua Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional HA IPB, Yayat Dinar, menambahkan bahwa pertemuan antara HA IPB University dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara dunia akademik dan pemerintah. Hubungan itu penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik audiensi dan masukan yang diberikan oleh HA IPB University. Ia mengapresiasi kontribusi kalangan akademisi dan alumni perguruan tinggi dalam memberikan perspektif pembangunan berbasis kajian.
Menurut Pramono, persoalan Jakarta membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan komunitas profesional. Hal itu agar kebijakan yang diambil memiliki dasar kajian yang kuat.
“Masukan dari para ahli dan akademisi menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas kebijakan publik. Jakarta menghadapi tantangan besar sehingga membutuhkan gagasan besar dan kerja bersama,” ujar Pramono.
Pramono juga dijadwalkan hadir dalam acara Forum Strategis Nasional 2026 yang digelar oleh DPP Himpunan Alumni IPB University. Forum tersebut dirancang sebagai ruang dialog kebangsaan dan wadah pemikiran strategis lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional. Kegiatan yang digagas oleh Bidang Kajian Strategis dan Isu Nasional DPP HA IPB University ini akan diselenggarakan pada Senin, 20 Juli 2026, bertempat di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta.
Forum ini mengusung tema besar Kontribusi Strategis Alumni untuk Ketahanan Nasional dan Masa Depan Indonesia. Acara tersebut menjadi bagian dari komitmen HA IPB University dalam menghadirkan gagasan, rekomendasi, serta kolaborasi nyata antara alumni, pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan nasional. Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 230.000 alumni IPB University yang tersebar di berbagai sektor strategis, HA IPB memandang alumni memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa, tidak hanya sebagai jejaring profesional tetapi juga sebagai kekuatan intelektual yang mampu memberikan kontribusi pemikiran dan solusi terhadap berbagai persoalan nasional. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Guru Besar IPB Dorong Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Jadi Produk Bernilai Tinggi
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga
