Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai kebijakan mitigasi efek kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi Pertamax perlu diarahkan untuk melindungi daya beli kelompok rentan.
Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.
Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.
"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.
Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.
Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.
Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.
Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.
Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.
Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.
Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.
Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.
Baca juga: CIPS sarankan penguatan UMKM usai kenaikan harga Pertamax
Baca juga: Pertamina: Stok BBM Pertalite tersedia dan distribusi ke SPBU normal
Baca juga: BPH Migas perkuat pengawasan BBM subsidi dari terminal hingga SPBU
Josua saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat, menjelaskan BBM jenis Pertamax memang lebih menyasar kelompok pengguna kendaraan pribadi kelas menengah ke atas, sehingga dampaknya ke kelompok rentan tidak sebesar jika Pertalite naik.
Namun, kata dia, kenaikan yang cukup besar tetap bisa merembet ke biaya transportasi, distribusi barang, tarif jasa, dan harga pangan.
"Karena itu, fokus kebijakan harus menjaga daya beli kelompok rentan dan mencegah kenaikan harga meluas ke barang kebutuhan pokok," ujar Josua.
Dia menyarankan pemerintah untuk memperkuat bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran bagi rumah tangga rentan, pekerja informal, pengemudi angkutan umum, nelayan kecil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak kenaikan biaya transportasi.
Bantuan dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai sementara, bantuan pangan, maupun dukungan biaya distribusi.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga disarankan menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan cadangan pangan, operasi pasar, distribusi antardaerah, serta subsidi angkutan pangan dari wilayah surplus ke daerah defisit.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat kelompok berpendapatan rendah mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk kebutuhan makanan.
Di sektor transportasi, pemerintah juga direkomendasikan memberikan dukungan sementara bagi angkutan umum, distribusi kebutuhan pokok, dan logistik skala kecil guna mencegah kenaikan tarif yang terlalu cepat.
Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkala dan hanya diberikan kepada pelaku yang memenuhi kriteria.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memperketat pengawasan penggunaan Pertalite agar tidak terjadi perpindahan besar-besaran dari pengguna BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Penguatan pendataan kendaraan, pembatasan volume pembelian, serta pengawasan di SPBU dinilai penting untuk mencegah kebocoran subsidi.
Harga antarjenis BBM pun perlu dipastikan agar tidak memiliki selisih yang terlalu ekstrem.
Pemerintah juga diminta untuk membantu UMKM menjaga biaya produksi, misalnya melalui pembiayaan modal kerja berbunga rendah, penundaan sementara sebagian pungutan daerah yang memberatkan, bantuan digitalisasi pemasaran, serta subsidi distribusi untuk komoditas pangan dan kebutuhan pokok.
"Namun, bantuan UMKM harus selektif agar tidak menjadi belanja yang bocor dan tidak tepat sasaran," tambahnya.
Dalam jangka menengah, reformasi subsidi energi disarankan diarahkan dari subsidi barang menjadi subsidi berbasis penerima manfaat.
Kebijakan tersebut perlu dibarengi dengan perbaikan transportasi umum, pengembangan kendaraan hemat energi, dan peningkatan efisiensi energi guna mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.
Baca juga: CIPS sarankan penguatan UMKM usai kenaikan harga Pertamax
Baca juga: Pertamina: Stok BBM Pertalite tersedia dan distribusi ke SPBU normal
Baca juga: BPH Migas perkuat pengawasan BBM subsidi dari terminal hingga SPBU
