Bandung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjamin biaya pendidikan bagi siswa yang tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SMA/SMK negeri. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah di sekolah swasta secara gratis dengan dukungan pembiayaan dari Pemprov Jabar.
"Bagi yang tidak berkesempatan terpetakan di sekolah negeri, masih ada sekolah swasta. Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak miskin di sekolah-sekolah swasta," kata KDM sapaan akrab Dedi Mulyadi, dilansir dari Antara, Jumat, 12 Juni 2026.
Dedi mengatakan luapan kemarahan orang tua yang anaknya tidak lolos SPMB di masa Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SMA/SMK negeri bukanlah kesalahan warga. Hal itu merupakan potret kegagalan pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang merata.
Baca Juga :
Kecewa Sistem PCMB, Ibu-Ibu Gelar Aksi 'Gorengan' di Depan Kantor DPRD JabarHal ini diungkapkannya usai peristiwa viral orang tua murid yang mengamuk di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar akibat anak-anaknya terancam tersingkir dari kuota sekolah negeri.
"Hari ini apabila banyak orang tua marah karena anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi.
Menurut Dedi, pemerintah daerah hingga saat ini memang belum mampu mengakomodasi seluruh calon peserta didik ke dalam ekosistem pendidikan milik pemerintah. "Karena kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat, guru negeri bagi seluruh rakyat. Itu kesalahannya," ucap Dedi.
Dedi mengungkapkan ketatnya persaingan SPMB di lapangan diperparah oleh adanya pendaftar dari luar pemetaan wilayah yang ikut menyerbu sekolah tertentu. Alhasil, posisi calon siswa setempat menjadi tergeser.
"Tanpa pemetaan, anaknya mendapat saingan dari para pendaftar baru dan anak-anak yang tidak masuk ke sekolah tujuan sebelumnya, kemudian mendaftar di sekolah tersebut. Akibatnya anaknya mengalami penurunan peringkat sehingga orang tuanya merasa anaknya berpotensi tidak terpetakan di sekolah negeri," jelasnya.
Terkait aksi protes di Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi mengungkapkan orang tua yang bersangkutan sempat menolak memberikan identitas anak dan sekolah tujuan saat hendak dibantu oleh petugas.
"Beliau bilang akan mencabut data, tetapi tidak memberikan data. Tapi tidak apa-apa. Pemerintah harus bersedia menerima emosi apa pun dari warganya. Yang penting, kita ingin memberikan layanan yang terbaik," ungkapnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tengah mendengarkan keluhan warga di Kantor Disdik Jabar, Bandung, Selasa, 9 Juni 2026. ANTARA/Ricky Prayoga
Menanggapi desakan publik agar sistem penerimaan siswa kembali menggunakan Nilai Ebtanas Murni (NEM) atau nilai ujian, Dedi mengaku sependapat karena dinilai lebih sederhana. Namun, kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sehingga daerah hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan.
"Ketentuan tentang kelulusan dan ketentuan tentang masuk sekolah negeri semuanya sudah diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami hanya mengikuti ketentuan dan menyelaraskan apa yang ditetapkan kementerian," ujarnya.
Dedi bahkan sempat berseloroh soal rumitnya birokrasi dalam sistem penerimaan siswa. Jika kewenangan tersebut berada di tangannya, prosesnya akan dibuat sesederhana mungkin.
"Kalau diberikan kewenangan kepada saya, akan saya buat semudah-mudahnya," tutur Dedi.
