Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi kejadian bencana paling dominan di Indonesia pada periode 11–12 Juni 2026. Sejumlah provinsi di Sumatra dan Kalimantan masih mencatat titik api aktif yang terus ditangani tim gabungan.
"Kejadian baru yang menjadi perhatian BNPB adalah karhutla di Provinsi Jambi yang masih dalam penanganan satgas gabungan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan tertulis, Jumat, 12 Juni 2026.
Total luas lahan yang terbakar di Provinsi Jambi mencapai 121,6 hektare hingga Rabu, 11 Juni 2026. Lokasinya tersebar di sembilan kabupaten dan dua kota, yakni Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Kerinci, serta Kota Sungai Penuh dan Kota Jambi.
Baca Juga :
Tekan Karhutla, BNPB Tabur 11 Ton Garam di Langit AcehDari seluruh wilayah tersebut, Kabupaten Sarolangun mencatat kebakaran terluas yakni 42,4 hektare, disusul Tanjung Jabung Barat 33,4 hektare, Batanghari 22,8 hektare, dan Tanjung Jabung Timur 18,8 hektare. Pemerintah Provinsi Jambi masih menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 27 April hingga 30 November 2026.
"Saat ini tim Satgas Karhutla terus melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah titik api yang masih terpantau," ujar Abdul.
Di Provinsi Riau, karhutla juga masih menjadi perhatian nasional. Sejak awal 2026 hingga 11 Juni, total lahan terbakar di wilayah ini telah mencapai 15.220,34 hektare. Status siaga darurat karhutla masih diberlakukan hingga akhir November mendatang.
Meski demikian, BNPB mencatat tidak ada penambahan signifikan luas lahan terbakar di Riau pada periode pelaporan terbaru ini. Di sisi lain, upaya penanganan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan unsur terkait.
Sementara itu di Provinsi Aceh, karhutla di Kabupaten Nagan Raya hampir seluruhnya berhasil dipadamkan. Dari total 99 hektare lahan terbakar, sekitar 98,8 hektare telah ditangani, sementara sisanya masih dalam tahap pendinginan untuk memastikan api tidak kembali muncul.
Di Kabupaten Aceh Barat, pemadaman juga masih berlangsung. Dari total 34,1 hektare lahan terbakar, penanganan dilakukan di Kecamatan Bubon dan Samatiga, dengan dukungan helikopter water bombing dari BNPB.
"Hingga saat ini penanganan di Kecamatan Bubon telah mencapai sekitar 95 persen dari total area terdampak, sedangkan di Kecamatan Samatiga mencapai sekitar 60 persen," ungkap Abdul.
Di Kalimantan Tengah, luas lahan terbakar sejak awal tahun hingga 11 Juni 2026 tercatat mencapai 452,04 hektare, atau bertambah sekitar satu hektare dari laporan sebelumnya. Pemerintah daerah masih menetapkan status siaga darurat karhutla hingga Oktober 2026.
BNPB menyebut, sejumlah wilayah lain seperti Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, hingga Sulawesi Utara masih berada dalam status siaga maupun tanggap darurat bencana. Pemerintah pusat dan daerah terus memperkuat langkah penanganan, mitigasi, dan kesiapsiagaan untuk mencegah perluasan kebakaran.
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. (Dokumentasi/ Istimewa)
Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, sejumlah wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Sementara itu, sebagian wilayah lain mulai memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi maupun kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diharapkan memastikan kesiapan personel, peralatan dan langkah mitigasi di wilayah rawan bencana.
"Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari instansi berwenang, serta segera melapor kepada petugas apabila menemukan potensi ancaman bencana di lingkungan sekitar," tutur Abdul.
Memasuki periode musim kemarau, kewaspadaan terhadap karhutla perlu terus ditingkatkan, khususnya di wilayah Sumatra dan Kalimantan yang menunjukkan peningkatan luas area terbakar.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat upaya pencegahan, penanganan darurat dan pemulihan pasca-bencana demi melindungi keselamatan masyarakat.
