Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menyiapkan 450 unit mesin tempel untuk nelayan pada 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mengoptimalkan potensi perikanan daerah yang mencapai Rp10 triliun per tahun.
Komitmen tersebut disampaikan Sherly saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-53 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus pelantikan pengurus DPD HNSI sejumlah wilayah di Lapangan Perikanan Nusantara, Kota Ternate, Kamis (11/6).
Menurut Sherly, potensi besar sektor perikanan Maluku Utara selama ini belum tergarap maksimal karena masih terkendala keterbatasan permodalan dan modernisasi alat tangkap bagi nelayan lokal.
"Tidak ada gunanya potensi kekayaan laut yang begitu besar jika nelayan Maluku Utara tidak memiliki alat tangkap yang memadai. Oleh karena itu, melalui APBD Induk 2026, kami menyiapkan 450 unit mesin tempel berkapasitas 15 dan 20 PK untuk dibagikan langsung kepada para nelayan," kata Sherly.
Selain bantuan mesin tempel, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga memperluas Program Kampung Nelayan Merah Putih. Jika pada tahun sebelumnya program tersebut hanya menyasar enam titik, pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 30 titik intervensi.
Sherly menjelaskan, pola bantuan yang diterapkan tahun ini juga mengalami perubahan. Jika pada 2025 pemerintah daerah memberikan bantuan kapal secara utuh kepada 220 nelayan, kini pemprov menggandeng perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Melalui skema tersebut, anggaran pemerintah daerah difokuskan untuk pengadaan mesin penggerak, sementara pembangunan fisik kapal dibiayai melalui akses KUR yang diperoleh nelayan.
Sejak sosialisasi dilakukan pada Maret 2026, sebanyak 700 nelayan telah terdaftar dalam program tersebut. Dari jumlah itu, 300 nelayan telah berhasil mencairkan KUR dan menyelesaikan proses pembuatan kapal.
Pada peringatan HUT HNSI, Sherly bersama Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, juga menyerahkan bantuan mesin tempel secara simbolis kepada 10 perwakilan nelayan Maluku Utara.
Baca Juga: Purbaya Respons Sherly Tjoanda dan Puluhan Pemda Tak Bisa Bayar PPPK, Mendagri: Jangan Nyerah Dulu
Pemprov Maluku Utara menargetkan cakupan bantuan terus diperluas pada tahun-tahun mendatang. Melalui APBD Perubahan serta optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemerintah daerah menargetkan bantuan mesin kapal dapat menjangkau hingga 1.000 nelayan setiap tahun.
Selain dukungan permodalan dan sarana penangkapan ikan, pemerintah daerah juga memberikan perhatian pada aspek perlindungan sosial nelayan. Pemprov Maluku Utara memfasilitasi pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan secara gratis selama tahun pertama kepesertaan bagi para nelayan.
Ketua Umum DPP HNSI, Herman Herry, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dinilai menunjukkan keberpihakan kuat terhadap nelayan tradisional. Menurut dia, HNSI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pengembangan ekonomi maritim di Maluku Utara.
