Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pukul lima pagi, dapur kecil milik Bu Siti sudah hidup. Bukan dengan kayu bakar seperti zaman neneknya dahulu. Bukan pula dengan kompor minyak tanah. Dapur itu berdetak oleh listrik.
- 51 Negara Penghancur Gaza
- Dunia Mengutuk, Dunia Memasok
- Rel Pertama, Palang Terakhir
Penanak rice cooker menyala untuk memasak nasi uduk. Mesin air fryer memanggang ayam. Blender memutar sambal kacang. Mixer mengaduk adonan martabak mini. Freezer menyimpan es batu dan bahan baku minuman. Kompor induksi memanaskan kuah soto.
Itulah gambaran sebuah usaha kecil yang seluruh nadinya bergantung pada satu hal yang sering kita anggap remeh: listrik.
.rec-desc {padding: 7px !important;}Lalu tiba-tiba lampu padam. Awalnya Bu Siti tenang. Mungkin hanya beberapa menit, pikirnya. Namun sejam berlalu. Nasi belum matang sempurna. Es batu mulai mencair. Pelanggan yang sudah memesan sarapan mulai bertanya-tanya.
Di kamar tamu, anaknya yang sedang ujian daring menatap layar laptop yang gelap seperti masa depan yang mendadak kehilangan jaringan.
Listrik menyala lagi. Lalu mati lagi. Hidup. Mati. Hidup. Mati. Seperti hubungan asmara yang tidak jelas statusnya.
Beberapa hari terakhir, jutaan warga Jawa mengalami ritual baru bernama "byar-pet". Bandung mengalaminya. Jakarta merasakannya. Cileungsi ikut kebagian. Ada yang hanya satu jam. Ada yang sampai lima jam.
Indonesia yang selama ini bangga sebagai negeri kaya energi, mendadak seperti anak tukang gula yang kehabisan teh manis. Ironinya terasa menyesakkan.
Kita hidup di atas tanah yang menyimpan salah satu cadangan batu bara terbesar dunia. Kita mengekspor energi ke berbagai negara. Namun rakyat justru harus menyiapkan lilin di rumah sendiri.
Ayam mati di lumbung padi. Atau, meminjam istilah yang lebih mutakhir: negeri batu bara yang kelabakan mencari listrik.
Tentu pemerintah memiliki penjelasan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, membantah adanya krisis pasokan batu bara. Menurutnya, pemadaman terjadi karena gangguan teknis. ESDM mengaku telah berkomunikasi dengan PLN agar kejadian serupa tidak terulang.
Penjelasan itu penting. Namun justru karena penting, ia membutuhkan transparansi yang lebih terang daripada lampu LED seratus watt.
Sebab di ruang publik sudah berkembang dugaan lain. Institute for Essential Services Reform (IESR), melalui CEO-nya Fabby Tumiwa, mempertanyakan narasi awal tersebut.
Menurut IESR, pemadaman bergilir selama beberapa hari terakhir telah merugikan masyarakat secara finansial. Ganti rugi dari PLN, jika ada, tidak akan pernah sebanding dengan kerugian pedagang kecil, industri rumahan, usaha mikro, hingga keluarga yang aktivitasnya lumpuh akibat listrik yang hilang.
Fabby menduga ada kemungkinan rendahnya cadangan batu bara di sejumlah PLTU Jawa-Bali sehingga pembangkit tidak dapat beroperasi optimal. Hari Operasi Pembangkit (HOP) disebut berada di bawah batas aman. Gangguan pembangkit lain seperti PLTGU Jawa 1 ikut mempersempit ruang gerak sistem.
Yang lebih menarik, IESR mengingatkan bahwa kalangan industri sebenarnya telah menyampaikan peringatan sejak Maret dan April mengenai potensi gangguan pasokan batu bara akibat keterlambatan pengesahan RKAB.
Jika dugaan ini benar, masalahnya bukan sekadar kabel putus atau gardu yang ngambek. Masalahnya adalah tata kelola.
Kita terlalu lama menganggap energi sebagai urusan teknis para insinyur. Padahal ia juga urusan disiplin administrasi, keberanian politik, kepatuhan pelaku usaha, bahkan moral kebangsaan.
Di titik inilah tulisan Dahlan Iskan terasa seperti tamparan yang dibungkus humor. Dahlan bukan sekadar kolumnis senior. Ia wartawan yang pernah membesarkan Tempo dan Jawa Pos.
Ia juga pernah menjadi Menteri BUMN, Direktur Utama PLN, dan Menteri ESDM. Ia mengenal dunia kelistrikan bukan dari ruang seminar berpendingin udara, melainkan dari ruang mesin yang berisik.
Dalam catatannya berjudul "Mati Lumbung", ia menulis sindiran yang terkenal: "Dari 10 pengusaha batu bara, yang nakal ada 15." Sindiran itu memang hiperbolik. Tetapi justru karena hiperbolik, ia berhasil menangkap kegelisahan publik.
