JUMAT, 12 Juni 2026, kelompok mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Aliansi BEM se-Universitas Indonesia bersama sejumlah kampus lain membawa lima tuntutan di bawah tajuk yang provokatif: “Indonesia Menuju Bangkrut”.
Isinya: hentikan pemborosan APBN, turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, hentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, hentikan militerisme di ranah sipil, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintahannya.
Dua tuntutan terakhir adalah tuntutan politik yang tidak bisa diuji dengan angka. Tiga tuntutan pertama bisa, dan justru di situ letak persoalannya.
Jika kelimanya dibaca dengan kalkulator APBN, hasilnya mengejutkan: tuntutan-tuntutan itu saling bertabrakan satu sama lain.
Ambil tuntutan menurunkan harga BBM. Harga BBM bersubsidi sebenarnya tidak naik. Pertalite masih Rp 10.000 per liter, biosolar Rp 6.800. Yang melonjak adalah BBM nonsubsidi.
Dua hari sebelum mahasiswa turun ke jalan, harga Pertamax di Jakarta naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter, angka ini hampir Rp 4.000 dalam satu kali penyesuaian.
Pemicunya bukan keputusan politik di Jakarta, melainkan perang di kawasan Teluk yang mengguncang pasokan lewat Selat Hormuz dan rupiah yang menembus Rp 18.000 per dollar AS pada 4 Juni, terlemah sepanjang sejarah.
Baca juga: Gerakan Sosial di Jalanan sebagai Peringatan Dini
Artinya, harga yang dituntut turun itu bukan harga yang ditetapkan pemerintah, melainkan harga yang ditentukan perang dan kurs.
Pemerintah hanya punya satu instrumen untuk melawannya: subsidi dan kompensasi. Instrumen itu sudah bekerja sangat keras.
Laporan APBN KiTa mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Mei sudah Rp 203,7 triliun; hampir separuh pagu setahun, melonjak 208,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jarak antara asumsi dan kenyataan terus melebar.
APBN 2026 disusun dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 70 dollar AS per barel dan kurs Rp 16.500; realisasinya, rata-rata ICP Januari-Mei sudah 91,8 dollar AS dan rupiah di atas Rp 18.000.
Nota Keuangan APBN 2026 menghitung setiap kenaikan ICP 1 dollar AS per barel menambah pendapatan negara Rp 3,5 triliun, tetapi menambah belanja Rp 10,3 triliun; secara neto memperlebar defisit Rp 6,8 triliun.
Menteri Keuangan pernah menyebut, bila minyak bertahan di 92 dollar AS tanpa intervensi, defisit bisa mencapai 3,7 persen PDB. Menurunkan harga BBM dalam kondisi ini berarti menambah ratusan triliun beban subsidi. Dari mana uangnya?
Jawaban implisitnya justru tersembunyi di tuntutan ketiga: hentikan MBG dan Kopdes Merah Putih.
Pagu Badan Gizi Nasional 2026 mencapai Rp 268 triliun; bila dana siaga Rp 67 triliun dihitung, muncul angka Rp 335 triliun yang lebih dikenal publik.
