JAKARTA, KOMPAS.TV - Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai, pengerahan TNI untuk menghadapi aksi demonstrasi di beberapa titik di Jakarta pada 12 Juni 2026 adalah kebijakan yang keliru.
Demikian Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra mengatakan mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan sebagaimana keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Sabtu (13/6/2026).
“Kementerian Pertahanan (Kemhan) menerbitkan Surat Nomor B/752/VI/2026/BACADNAS bertanggal 11 Juni 2026 memerintahkan pengerahan sekitar 500 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad) dari berbagai kementerian untuk mengikuti Apel Siaga Komcad di Kemhan pada 12 Juni 2026,” ucap Ardi.
Baca Juga: Alasan Mahasiswa Demo Prabowo-Gibran: Ekonomi Hanya Tumbuh di Atas, Pemerintah Sibuk Memoles Citra
Menurut Adri, dalam negara demokrasi mobilisasi militer seharusnya hanya menjadi opsi terakhir ketika seluruh aparatur sipil sudah tidak mampu mengendalikan situasi yang ada.
Oleh karena itu, Koalisi memandang langkah tersebut menimbulkan masalah serius mengenai arah dan tujuan penggunaan Komponen Cadangan.
“Dalam sistem pertahanan negara, Komcad dibentuk sebagai sumber daya yang dipersiapkan untuk memperkuat komponen utama dalam menghadapi ancaman terhadap pertahanan negara,” ujar Adri.
“Penggunaan Komcad harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan parameter ancaman yang jelas,” ujarnya.
Dalam negara demokrasi, sambung Ardi, setiap penggunaan instrumen pertahanan harus tunduk pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi sipil.
Komcad tidak boleh berkembang menjadi instrumen yang dapat digerakkan sewaktu-waktu berdasarkan pertimbangan administratif atau politik tanpa parameter yang jelas.
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Deni-Muliya
Sumber : Kompas TV
- ardi manto adiputra
- tni
- komcad
- demonstrasi 12 juni 2026
- mobilisasi tni dan komcad
