Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah II mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) di Pulau Sumatera segera merampungkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLHD) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum akhir tahun 2026.
Koordinator Wilayah (Korwil) ISMEI Wilayah II, Farhan Abrar mengatakan, integrasi RPPLHD ini merupakan poin krusial dalam agenda temu Ilmiah Wilayah II ISMEI yang ditaja oleh BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Baiturrahmah dalam forum Sumatera Economic Resurgence Forum 2026 di Kota Padang, Sumatera Barat pada 8-10 Juni 2026 lalu.
Desakan itu bukan tanpa dasar. Sebab, kata Farhan, berdasarkan data makro, Sumatera menjadi penopang utama dengan menguasai sekitar 38% cadangan migas nasional dan sepertiga penyuplai CPO dunia.
"Namun di sisi lain, Sumatera harus menanggung beban kerusakan ekologi berupa hilangnya 2,6 juta hektar hutan primer, yang menjatuhkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sumatera ke angka 62,8. Nah, karena itu kita mendesak agar Pemda di Pulau Sumatera menuntaskan RPPLHD sebelum akhir 2026 ini," kata Farhan kepada Warta Ekonomi, Jumat (12/6).
Farhan mengatakan, Kapusdal PPLH Sumatera, Zamzami, dalam acara temu Ilmiah itu juga menyatakan kesiapannya untuk menjalin sinergitas dengan ISMEI Wilayah II guna mengawal isu lingkungan dari kacamata akademis mahasiswa ekonomi.
Baca Juga: Buka Kuota Beasiswa, Ini Jurusan Favorit Mahasiswa Indonesia di Rusia
Baca Juga: Mahasiswa Gelar Aksi, Pemerintah Buka Ruang Kritik! Meutya Waspadai Hoaks dan Provokasi Digital
"Hilirisasi tanpa sustainability hanya memindahkan kerusakan dari hulu ke hilir. Pertumbuhan PDB yang semu dengan mengorbankan daya dukung lingkungan adalah bentuk defisit ekonomi yang nyata. Melalui sinergitas yang disepakati bersama itu, kami bersama ratusan mahasiswa ekonomi se-Sumatera siap mengawal transisi menuju hilirisasi sirkular yang inklusif dan berbasis pada batasan ekologi," kata Farhan.
Apalagi, lanjutnya, Kementerian ESDM berencana akan membuat proyek Supergrid Indonesia dan Interkoneksi Sumatera-Jawa pada tahun 2031.
"Kita ingin kedaulatan energi berkeadilan dan stabilitas investasi dalam tata ruang dan industri. Karena itu mahasiswa ekonomi mendesak pemerintah agar pemerataan kelistrikan di 10.068 lokasi perdesaan terpencil di Sumatera benar-benar direalisasikan terlebih dahulu demi asas keadilan sosial," ujarnya.
Guna memastikan kestabilan ekosistem transisi energi tersebut, ISMEI Wilayah II juga menyuarakan hal ini ke Serikat Pekerja PT PLN (Persero), tentang pentingnya just transition atau ransisi berkeadilan agar arus digitalisasi di sektor energi tidak mengorbankan hak-hak kesejahteraan para pekerja di lapangan.
"Intinya, bersama ratusan mahasiswa ekonomi se-Sumatera, ISMEI Wilayah II siap berkolaborasi menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus garda terdepan dalam membangun Cetak Biru Hijau Pulau Sumatera menuju Indonesia Emas 2045," kata Farhan Abrar.
