JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan masa libur sekolah untuk mengevaluasi keseluruhan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Charles menilai, masa libur sekolah dapat menjadi momentum yang tepat untuk menghentikan sementara penyaluran MBG kepada para siswa, sambil melakukan pembenahan.
"Menurut saya, momentum libur sekolah yang akan datang bisa dimanfaatkan untuk melakukan penghentian sementara pelaksanaan program MBG sambil dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program," ujar Charles, Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: Akal-akalan Andri Mulyono di Proyek Motor Listrik MBG Rp 1,1 T, Jadi Vendor meski Tak Penuhi Syarat
Politikus PDI-P menekankan, langkah tersebut penting dipertimbangkan seiring ditemukannya potensi pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Saya kira pernyataan Pak Menko Pangan Zulkifli Hasan harus menjadi alarm serius bagi semua pihak. Kalau memang ada potensi pemborosan sampai Rp1 triliun per bulan, tentu ini tidak bisa dianggap sepele," ujar Charles.
Charles menekankan, selama masa evaluasi pemerintah perlu mengaudit seluruh dapur SPPG yang telah beroperasi.
Audit tersebut, kata dia, tidak hanya menyangkut aspek penggunaan anggaran, tetapi juga keamanan pangan dan tata kelola pengadaan.
"Dapur-dapur yang terbukti tidak memenuhi standar atau sudah berulang kali menyebabkan kasus keracunan tidak cukup hanya diberi teguran, tetapi harus ditutup secara permanen," jelas Charles.
Baca juga: Pimpinan MPR Apresiasi Langkah Prabowo Evaluasi MBG Agar Lebih Tepat Sasaran
Dia mengingatkan, aspek keselamatan penerima manfaat harus menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program MBG.
Sebab, menurut dia, jumlah korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program tersebut sudah cukup besar.
"Kita tidak boleh lupa bahwa hingga saat ini sudah lebih dari 40 ribu anak menjadi korban keracunan makanan dalam pelaksanaan program ini. Karena itu keselamatan dan kualitas layanan harus menjadi prioritas utama," ucap Charles.
Charles menambahkan, pemerintah juga tidak boleh lagi hanya menjadikan jumlah penerima manfaat sebagai ukuran keberhasilan program MBG.
Dia menilai, tujuan utama program harus tecermin dari dampaknya terhadap perbaikan gizi anak serta pengelolaan anggaran yang baik.
"Jadi menurut saya, momentum libur sekolah ini sebaiknya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Jangan sampai karena mengejar target kuantitas, kita mengabaikan kualitas, keamanan pangan, dan efektivitas penggunaan uang negara," pungkas Charles.
Baca juga: Kejagung: Andri Mulyono Mark Up Motor Listrik BGN, Dapat Bayaran 100 Persen
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemborosan anggaran akibat membengkaknya jumlah SPPG diperkirakan mencapai Rp 1 triliun per bulan.
