jpnn.com, JAKARTA - Forum Bersama (FORBES) NU 26 akan menggelar Rembug Warga NU Serial 1 bertajuk "PBNU Milik Siapa? Menguji Akuntabilitas dan Tata Kelola Organisasi" di Pondok Pesantren Arrahmaniyyah, Cipayung, Depok, Senin (15/6).
Kegiatan tersebut digelar sebagai ruang dialog bagi warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk membahas berbagai persoalan tata kelola organisasi yang berkembang menjelang Muktamar Warga Nahdliyin 2026.
BACA JUGA: Perkuat Organisasi, Wasekjen PBNU Usul Konsep Tata Kelola dan Krama
Koordinator FORBES NU 26 KH Abdul Waidl mengatakan forum itu bukan untuk menciptakan konflik, melainkan menjadi ikhtiar intelektual dan moral guna memperkuat tradisi organisasi yang sehat dan demokratis.
"NU adalah milik seluruh warga nahdliyin. Karena itu, pengelolaan organisasi harus berpijak pada prinsip musyawarah, keterbukaan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap konstitusi organisasi," kata Waidl di Depok, Sabtu (13/6).
BACA JUGA: Keresahan Warga NU Menguat, Mubes DIY Desak PBNU Kembali ke Khitah
Menurut dia, sebagai organisasi keagamaan dan sosial terbesar di Indonesia, NU memiliki peran strategis dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat.
Oleh karena itu, lanjut Waidl, tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berlandaskan musyawarah menjadi fondasi penting untuk menjaga marwah organisasi.
BACA JUGA: Menjelang Muktamar NU, Gus Salam Mengantongi Pesan dari Situbondo
Dia menilai dalam beberapa tahun terakhir muncul sejumlah persoalan internal yang menjadi perhatian warga nahdliyin.
Mulai dari menguatnya sentralisasi pengambilan keputusan, melemahnya mekanisme musyawarah dan kolegialitas, stagnasi sejumlah lembaga dan badan otonom, hingga kritik terkait transparansi pengelolaan sumber daya organisasi.
"Kondisi tersebut memunculkan kebutuhan akan ruang refleksi bersama untuk mengevaluasi praktik tata kelola organisasi sekaligus merumuskan agenda perbaikannya," ujar Waidl.
Rembug Warga NU akan menghadirkan Mustasyar PBNU Dr KH Muhammad AS Hikam dan Manager Riset dan Data Seknas FITRA KH Badiul Hadi, SE, MSi sebagai narasumber.
Diskusi akan difokuskan pada tiga isu utama, yakni sentralisasi kekuasaan dan melemahnya tradisi musyawarah, transparansi kebijakan dan stagnasi kelembagaan, serta akuntabilitas keuangan publik dan mitigasi konflik kepentingan.
Forum itu akan diikuti pengurus NU, badan otonom, akademisi, aktivis masyarakat sipil, profesional, hingga kader muda NU.
FORBES NU 26 berharap kegiatan tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis terkait penguatan tata kelola organisasi, perbaikan sistem administrasi dan kelembagaan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan, serta revitalisasi fungsi lembaga dan badan otonom.
Hasil diskusi nantinya akan menjadi bagian dari kontribusi pemikiran warga nahdliyin menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026. (Kkp/jpnn)
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Kenny Kurnia Putra
