Kenaikan Pertamax memicu alarm kewaspadaan terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
IDXChannel - Keputusan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter memicu alarm kewaspadaan terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Lebarnya selisih harga mencapai Rp6.250 per liter dibandingkan Pertalite yang tetap di angka Rp10.000 diwanti-wanti menjadi insentif kuat bagi masyarakat untuk bermigrasi ke BBM bersubsidi.
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan, lonjakan harga ini menempatkan pemerintah pada posisi fiskal yang sangat rentan. Mengingat belanja subsidi dan kompensasi energi terus merangkak naik secara signifikan di paruh pertama tahun ini, risiko perpindahan konsumsi massa dapat mempersempit ruang gerak anggaran negara.
"Hingga Mei 2026, belanja subsidi dan kompensasi energi naik menjadi sekitar Rp203,7 triliun atau 45,6 persen dari pagu APBN, artinya ruang fiskal energi sudah padat sebelum risiko migrasi diperhitungkan penuh," kata Achmad kepada IDXChannel, Sabtu (13/6/2026).
Achmad merujuk data bahwa subsidi dan kompensasi energi hingga April 2026 saja sebenarnya telah menyentuh angka Rp153,1 triliun.
Dengan kuota Pertalite tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 29,27 juta kiloliter, tantangan utama kini terletak pada menjaga volume tersebut agar tidak jebol akibat beralihnya pengguna Pertamax yang konsumsi tahunannya berkisar antara 6,4 hingga 7 juta kiloliter.
Achmad melakukan simulasi dampak fiskal dengan memperhitungkan beban implisit negara sebesar Rp3.000 hingga Rp5.000 per liter untuk setiap liter BBM bersubsidi yang disalurkan. Jika migrasi konsumen mencapai level 20 persen, maka akan ada tambahan volume Pertalite sebesar 1,3 juta kiloliter yang setara dengan tambahan beban negara berkisar Rp3,8 triliun hingga Rp6,5 triliun per tahun.
Potensi pembengkakan anggaran akan semakin liar jika angka migrasi terus meningkat melampaui prediksi awal pemerintah. Kondisi ini diprediksi akan menjadi beban nyata bagi kas negara, terutama jika kelas menengah secara masif mulai mengubah pola konsumsi energinya demi efisiensi pribadi.
"Dalam skenario berat, ketika 60 persen pengguna berpindah, tambahan beban dapat menembus Rp11,5 triliun sampai Rp19,5 triliun per tahun," katanya.
(Nur Ichsan Yuniarto)
