tvOnenews.com - PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini mencerminkan semangat nasionalisme ekonomi yang semakin kuat melalui penguatan tata kelola sumber daya alam (SDA), hilirisasi industri, dan optimalisasi Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Direktur PEDAS, Anthony Leong, mengatakan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya nasionalisme dalam pembangunan ekonomi. Mengutip pemikiran sosiolog ekonomi Liah Greenfeld dalam buku The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic Growth, yang menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi modern tidak lahir secara kebetulan, melainkan tumbuh dari kemampuan suatu bangsa memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri.
Menurut Anthony, sejarah menunjukkan bahwa hampir seluruh negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi besar membangun kemajuannya di atas fondasi nasionalisme ekonomi yang kuat, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok.
“Nasionalisme ekonomi bukan berarti menutup diri dari dunia internasional. Nasionalisme ekonomi adalah memastikan bahwa kekayaan nasional, devisa nasional, dan sumber daya strategis nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Inilah yang sedang dibangun pemerintah Presiden Prabowo saat ini,” kata Anthony pada keterangannya (13/6)
PEDAS mencatat bahwa komoditas yang masuk dalam tahap awal skema tata kelola ekspor strategis, yakni batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy, memiliki nilai ekspor lebih dari US$66 miliar per tahun atau sekitar seperempat dari total ekspor nasional. Nilai ekonomi yang sangat besar tersebut menunjukkan betapa strategisnya kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global.
Menurutnya, Indonesia saat ini justru sedang memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang melalui kebijakan yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperbesar penerimaan negara, serta memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional.
"Pertanyaannya bukan apakah ada pihak yang berbeda pandangan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam ekonomi politik itu hal yang biasa. Yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut memperkuat kepentingan nasional Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperbesar manfaat ekonomi dari kekayaan alam yang kita miliki. Dalam konteks itulah kebijakan ini harus dinilai," ujar Anthony yang juga Ketua BPP HIPMI Bidang Sinergitas Danantara dan BUMN itu.
