JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Trias Politika, Agung Baskoro menilai Partai Solidaritas Indonesia (PSI) perlu segera memberikan kepastian terkait status Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di partai tersebut, termasuk mengenai porsi kewenangan yang akan dimiliki mantan kepala negara itu.
Menurut Agung, kepastian tersebut penting mengingat bergabungnya Jokowi ke PSI akan menjadi peristiwa besar bagi partai berlambang gajah itu.
"Kan akan diumumkan, karena ini peristiwa besar bagi PSI ketika seorang Presiden ke-7 ingin masuk ke partai mereka. Mengingat Jokowi efek itu dibutuhkan untuk membuat PSI lebih survive dalam belantika politik tanah air," ujar Agung saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: Pengamat: Status Dewan Pembina PSI Bisa Jadi Modal Safari Politik Jokowi
Agung menilai, belum adanya kepastian mengenai waktu pengumuman resmi Jokowi sebagai Dewan Pembina PSI memunculkan sejumlah pertanyaan.
Salah satunya berkaitan dengan ruang gerak dan kewenangan politik yang akan dimiliki pria asal Solo, Jawa Tengah tersebut di PSI.
"Sehingga timbul pertanyaan mendasar kenapa semacam itu. Nah, saya melihat ada soal ya eh eh kesepakatan politik yang belum selesai di antara Pak Jokowi dengan internal PSI utamanya soal kewenangan," kata Agung.
Agung kemudian membandingkan posisi sejumlah tokoh nasional yang memimpin atau memiliki pengaruh besar di partai politik masing-masing.
Baca juga: Pengamat: Jokowi dan PSI Masih Cek Ombak soal Posisi Dewan Pembina
Dia mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola partainya.
Sementara di Partai Demokrat, kewenangan strategis dinilainya terbagi antara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Adapun di Partai Gerindra, Prabowo Subianto memegang kendali penuh atas partai.
"Nah, Pak Jokowi ketika masuk ke PSI, itu kewenangannya berapa persen menentukan PSI? 100 persen, 50 persen atau berapa persen? Nah, ini kan yang belum jelas," kata Agung.
Menurut dia, kepastian mengenai porsi kewenangan Jokowi di PSI juga dibutuhkan oleh para pendukung dan relawan mantan presiden tersebut dalam menentukan sikapnya.
"Saya kira Pak Jokowi, para pendukungnya, relawan-relawan Jokowi yang militan itu juga butuh kejelasan, supaya apa? Supaya PSI memang partai yang tepat yang bisa mengayomi dan memahami kebutuhan politik Pak Jokowi sehingga ke depan apa pun yang diambil sikapnya oleh PSI, memang sesuai dengan standar kerja yang dipahami Pak Jokowi ketika berpolitik," jelas dia.
Baca juga: PSI Pastikan Jokowi Segera Jabat Dewan Pembina, Tinggal Tunggu Seremoni Penjaketan
Selain soal kewenangan, Agung menilai PSI juga perlu menunjukkan keseriusannya dalam membangun mesin partai hingga tingkat akar rumput kepada Jokowi
Target pembentukan kepengurusan hingga level desa, kelurahan, bahkan RT/RW pada akhir 2026, akan menjadi salah satu tolok ukur bagi Jokowi untuk melihat keseriusan PSI menghadapi Pemilu 2029.
"Lain yang penting juga adalah soal bagaimana PSI mampu memenuhi deadline Pak Jokowi ketika akhir 2026 nanti kepengurusan sudah terbentuk sampai tingkatan di grassroots ya, apakah level kelurahan atau desa ataupun sampai RT RW," kata Agung.
Baca juga: PSI Siap Beri Masukan RUU Pemilu ke DPR, Soroti Persoalan Threshold
