JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana menyebut Presiden Prabowo Subianto tengah memimpin "reformasi jilid II" saat merespons berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat, dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan, berbagai kebijakan yang dijalankan Prabowo adalah bagian dari upaya membenahi struktur ekonomi dan tata kelola negara, yang selama ini hanya menguntungkan kelompok tertentu.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Baca juga: Prabowo Bertemu Menhan Jepang, Bahas Pendidikan hingga Teknologi Pertahanan
Menurut Qodari, berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa sebetulnya telah dijawab satu per satu pemerintah melalui sejumlah kebijakan yang sedang dijalankan.
Salah satunya berkaitan dengan tuntutan penghentian pemborosan anggaran negara, di mana sejak awal pemerintahan Prabowo telah melakukan efisiensi belanja negara dan menutup berbagai kebocoran anggaran.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata dia.
Qodari menyebut langkah efisiensi tersebut berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 300 triliun.
Baca juga: Ketika Prabowo Membalas The Economist
Selain itu, pemerintah juga membentuk Danantara sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara.
"Jadi kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," jelas Qodari.
Selain efisiensi anggaran, Qodari juga menyinggung upaya pemerintah membangun kemandirian energi, sebagai respons atas tuntutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menurut dia, perubahan harga BBM non subsidi saat ini dipengaruhi kondisi global dan ketergantungan Indonesia terhadap impor energi.
"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan," katanya.
Baca juga: Legislator NasDem Yakin Prabowo Bisa Terapkan UU P2SK Hadapi Gejolak Ekonomi
Oleh karena itu, pemerintah disebut tengah menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional, di antaranya melalui pengembangan biodiesel B50 dan campuran etanol E20 untuk bensin.
Di sisi lain, dia memastikan bahwa perubahan harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi.
"Jangan lupa bahwa BBM di kita ini ada dua. Ada yang disubsidi, ada yang harga pasar. Yang disubsidi kan enggak naik, tetap," ucap Qodari.
