JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempertanyakan sikap pemerintah yang belum mengeluarkan sikap resmi atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa pada Jumat, 12 Juni 2026.
Juru Bicara PDI Perjuangan M. Guntur Romli mengatakan sampai saat ini pemerintah belum memberikan tanggapan terkait tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa tersebut.
“PDI perjuangan juga mempertanyakan sikap resmi pemerintah Indonesia yang sampai dengan saat ini belum memberi tanggapan terhadap tuntutan kegiatan adik-adik mahasiswa tersebut,” kata Guntur dilaporkan Jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Guntur, Makan Bergizi Gratis atau MBG merupakan salah satu program yang perlu dihentikan oleh pemerintah.
“Salah satu hal yang penting adalah menghentikan MBG, menghentikan BGN yang sudah terbukti menjadi sarang korupsi dengan ditangkapnya Eks pimpinan BGN,” ujarnya.
Baca Juga: PDIP Minta Pemerintah Audit Tata Kelola Program MBG: Bukan Sekadar Klarifikasi
Guntur mengatakan, terlepas adanya tuntutan mahasiswa kepada pemerintah agar BGN dan MBG dihentikan. PDIP mendorong pemerintah segera melakukan tata kelola dalam program MBG.
“PDI Perjuangan mendorong pemerintah melakukan tata kelola yang baik, melakukan moratorium terhadap MBG agar cita-cita Presiden Prabowo memberikan gizi yang sehat tidak diselewengkan, tidak dikorupsi,” ujar Guntur.
Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa pada 12 Juni 2026, ada 5 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Usman Hamid Sebut Mobilisasi Komcad Pada Aksi 12 Juni 2026 dalam Keadaan Damai Tindakan Ilegal
Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kompas TV
- pdip
- guntur romli
- 5 tuntutan mahasiswa
- tuntutan demonstrasi 12 juni
- pemerintahan prabowo gibran
