Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) tampaknya akan segera memasuki babak baru. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, mengumumkan bahwa penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk mengakhiri perang kemungkinan besar akan terlaksana dalam beberapa hari ke depan.
Kepastian ini diperkuat oleh pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengonfirmasi bahwa kedua negara telah mencapai "kesepakatan besar" dan prosesi penandatanganan perjanjian akan dilakukan dalam hitungan hari.
Araghchi menjelaskan, setelah draf perjanjian difinalisasi, MoU tersebut akan ditandatangani secara digital oleh kedua belah pihak di negara masing-masing, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi ke publik internasional.
Lewat kesepakatan awal ini, baik Teheran maupun Washington berkomitmen penuh untuk tidak memulai perang baru di masa depan. Perjanjian ini juga akan menjadi jembatan menuju perundingan tahap kedua yang dijadwalkan berlangsung dalam waktu 60 hari.
"Fokus utama perundingan tahap kedua nanti adalah kesepakatan final mengenai program nuklir Iran dan penghapusan sanksi ekonomi," ujar Araghchi dalam wawancaranya bersama stasiun televisi pemerintah Iran, IRIB TV.
Terkait program nuklirnya, Teheran menegaskan satu-satunya jalan yang dapat diterima adalah mendilusi uranium yang diperkaya tinggi langsung di dalam wilayah Iran sendiri.
MoU damai ini diproyeksikan akan mencakup ketentuan penghentian perang di semua lini, termasuk di Lebanon. Kesepakatan ini secara otomatis mengharuskan Israel untuk menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah yang saat ini diduduki.
Selain gencatan senjata, terdapat sejumlah poin krusial yang diatur dalam dokumen kesepakatan tersebut, antara lain pembukaan kembali Selat Hormuz, pencabutan blokade, AS akan mencabut penuh blokade laut yang selama ini diterapkan terhadap wilayah Iran.
Selain itu, aset Iran pembebasan aset-aset keuangan milik Iran yang dibekukan secara sepihak oleh AS.
Mengenai pengelolaan Selat Hormuz pasca-perang, Menlu Araghchi memastikan kondisinya tidak akan sama seperti sedia kala. Iran akan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah dan kehadiran militernya di sana, namun dengan menerapkan sistem hukum yang sesuai dengan hukum internasional.
Pihak Iran juga menepis isu penarikan tarif tol bagi kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz. Kendati demikian, Teheran menyatakan akan tetap memberlakukan tarif layanan (service fee) dalam batas yang wajar bagi setiap kapal yang lewat.
