JAKARTA, KOMPAS — Di tengah gelombang protes mahasiswa terkait kenaikan harga BBM, efisiensi anggaran, dan program Makan Bergizi Gratis, pemerintah menepis anggapan tidak mendengar aspirasi publik. Pemerintah mengklaim tengah menjalankan reformasi jilid dua untuk merombak struktur sistem yang selama ini dianggap timpang.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," ujar Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari melalui keterangan tertulis, Minggu (14/6/2026).
Adapun gelombang demonstrasi yang pecah selama dua hari terakhir, Jumat (12/6) hingga Sabtu (13/6), melibatkan ribuan massa dari elemen mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil di berbagai daerah. Mereka turun ke jalan untuk menyuarakan protes terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi, inflasi yang menekan daya beli, serta mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Tuntutan utama para pengunjuk rasa juga mencakup kritik tajam terhadap pengelolaan APBN yang dianggap tidak efisien dan penolakan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Selain itu, mereka menuntut pemerintah untuk mengusut berbagai kasus korupsi serta dugaan penyalahgunaan wewenang di berbagai lembaga dan sektor pertambangan.
Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan, pasti ada variasi dan masalah, tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur.
Qodari menilai, sejumlah kebijakan yang ditempuh pemerintahan Prabowo menunjukkan keberanian untuk menyentuh persoalan yang sebelumnya dianggap sulit disentuh, termasuk penegakan hukum dalam tata niaga minyak. Salah satunya, kasus yang menjerat pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid yang selama bertahun-tahun dianggap tidak tersentuh proses hukum.
"Bagaimana tata niaga minyak, ya, kan, kita sudah tahu yang namanya Riza Chalid selama ini dianggap untouchable. Oleh Pak Prabowo, kan, tersangka, anaknya diburu di luar negeri. Anaknya sekarang sedang menjalani proses hukum," tutur Qodari.
Selain itu, lanjut Qodari, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menindak jutaan hektar kebun sawit ilegal. Penertiban tersebut merupakan bagian dari reformasi tata kelola sumber daya alam yang belum pernah dilakukan secara masif oleh pemerintahan sebelumnya.
"Adanya penegakan sawit, kebun sawit ilegal lewat Satgas PKH, sudah 6 juta hektar. Siapa yang melakukan reformasi terhadap tata kelola sawit kita kecuali Pak Prabowo? Tidak pernah ada sebelumnya," ungkap Qodari.
Lebih jauh, Qodari menegaskan bahwa perubahan yang dilakukan Prabowo tidak hanya menyasar kelompok elite, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat lapisan bawah. Bahkan, Presiden berulang kali mengkritik kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai belum merata karena manfaatnya lebih banyak dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi, sementara kelas menengah mengalami penyusutan.
"Pak Prabowo itu, kan, mengatakan berulang kali bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5 persen itu semu karena yang kaya berlipat dua sampai tiga kali lipat, sementara kelas menengah mengalami penurunan. Berarti beliau mengatakan ada sesuatu yang salah," kata Qodari.
Terkait tuntutan mahasiswa mengenai pemborosan APBN, Qodari menegaskan bahwa langkah yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa pemerintahannya justru berfokus pada penghentian pemborosan dan peningkatan efisiensi belanja negara. Pemerintah telah memangkas berbagai pos belanja yang tidak mendesak dan tidak esensial, yang diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp 300 triliun.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," kata Qodari.
Selain itu, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo juga berada di garis terdepan dalam upaya menghentikan kebocoran yang selama ini merugikan negara, salah satunya melalui pembentukan Danantara sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara. "Jadi, kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan. Panglima dalam melawan kebocoran. Karena itu, beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," ucap Qodari.
Terkait desakan mahasiswa mengenai harga BBM, Qodari menegaskan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi tidak lepas dari kondisi geopolitik global yang dinamis. Ia memastikan Presiden Prabowo telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi, mengingat produksi minyak domestik saat ini baru mencapai 600.000 liter, jauh di bawah kebutuhan harian sebesar 1,6 juta liter.
"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa ini memang ketinggalan. Bangsa ini harus mandiri dan maju, lepas dari ketergantungan pangan maupun energi, itu semua adalah usaha Pak Prabowo," ujar Qodari.
Menurut Qodari, pemerintah kini mendorong pemanfaatan bahan baku domestik melalui program biodiesel B50 dan campuran etanol E20 sebagai bagian dari reformasi struktural. Meskipun demikian, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi karena pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite agar tidak terdampak gejolak pasar minyak dunia.
Terkait desakan mahasiswa agar program MBG dihentikan, Qodari menegaskan bahwa program prioritas Presiden Prabowo tersebut akan tetap berjalan. Ia menilai dinamika dalam implementasi sebuah kebijakan adalah hal yang wajar, sehingga setiap kendala yang muncul akan disikapi dengan evaluasi dan perbaikan.
"Program apa pun pasti mengalami dinamika pada tataran implementasi. Dari satu gagasan menjadi sebuah program operasional itu perlu diturunkan, pasti ada variasi dan masalah, tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti atau mundur," ujar Qodari.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang, imbuhnya, telah mengambil langkah penataan dengan menghentikan sementara seluruh pembangunan serta persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang sudah berjalan karena manfaatnya telah dirasakan nyata oleh kelompok rentan.
"Kami sedang melakukan penyesuaian skema pembayaran insentif ke SPPG berdasarkan jumlah penerima manfaat riil, bukan lagi angka seragam. Kalau dikembalikan mekanisme pembayarannya berdasarkan jumlah penerima manfaat per SPPG, angka Rp 1 triliun ini bisa dihemat setiap bulannya," tutur Qodari.
Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menambahkan, pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap program MBG. Terlebih, pemerintah telah menemukan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan yang tidak habis dikonsumsi anak-anak.
“Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi,” ucap Dudung.
Menurut Dudung, pemerintah telah menetapkan tiga pilar penataan ulang, yakni standardisasi baku mutu gizi, kelayakan komoditas bahan pangan, serta ketepatan sasaran makro di wilayah rentan gizi dan wilayah 3T. Selain itu, pemerintah ke depan akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam aspek pengawasan distribusi logistik dan edukasi gizi di lapangan untuk mengakomodasi usulan mahasiswa.
Di sisi lain, upaya menjaga ketertiban pasca-aksi demonstrasi juga menjadi perhatian pemerintah. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengapresiasi aparat TNI dan Polri yang bergotong royong bersama petugas kebersihan untuk membersihkan sisa sampah dan material di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026) malam hingga Sabtu (13/6/2026) dini hari.
Melalui unggahan video di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet, Teddy menyampaikan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan fasilitas publik kembali nyaman digunakan oleh masyarakat. Aksi tersebut mencerminkan semangat kebersamaan dalam merawat ruang publik agar aktivitas warga tidak terganggu pasca-unjuk rasa.
“Setelah mengawal jalannya penyampaian aspirasi di jalanan umum, mari sama-sama kita siapkan kembali untuk dipakai warga esok pagi,” tulis Teddy, Sabtu.
