Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pengembangan teknologi pemerintahan semakin baik. Menurutnya, dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) akan membuat layanan publik lebih transparan dan efisien.
Ia juga menyebut dengan adanya AI aktivitas pemerintah terpantau lebih baik sehingga berpotensi menekan korupsi. Luhut optimistis Indonesia dapat menjadi salah satu negara terdepan dalam pemanfaatan AI, didukung oleh jumlah penduduk yang besar dan percepatan transformasi digital.
“Dan saya kira nanti semua kegiatan-kegiatan kita akan terpantau dan akan kurang korupsi.Karena semua berbasis AI,” kata Luhut ketika ditemui di Jakarta, Minggu (14/6).
Luhut mengatakan pemerintah juga mendorong pemanfaatan AI di berbagai lembaga, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BPJS. Menurutnya, penerapan AI juga memperkuat pengawasan pasar modal sehingga orang akan sulit menggoreng saham.
Ia menilai penggunaan AI di BPJS juga berpotensi meningkatkan efisiensi, termasuk penghematan biaya dan penyaluran layanan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, teknologi tersebut akan diterapkan di PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang didirikan untuk menjadi badan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis. Luhut menyebut hal itu untuk memantau aktivitas seperti transfer pricing dan under invoicing.
Luhut mengatakan seluruh sistem tersebut nantinya akan terintegrasi dalam satu ekosistem data yang terhubung dengan national single window dan Kementerian Keuangan.
Ia optimistis implementasi penuh dapat terealisasi dalam waktu kurang dari satu tahun, setelah pemerintah mengevaluasi proyek percontohan yang saat ini berjalan di 42 kabupaten, termasuk Banyuwangi.
“Sekarang 42 seluruh Indonesia. Kemudian nanti di Bali satu provinsi jadi yang piloting. Presiden akan pergi lihat sana pada tanggal 6–9 Juli,” ujar Luhut.
Luhut mengatakan pemerintah menargetkan peluncuran nasional (roll out) sistem berbasis AI pada Oktober hingga November 2026. Menurut dia, langkah tersebut akan menjadi upaya modernisasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi.
Ia menyebut pengembangan sistem AI saat ini masih berlangsung dnegan OJK dan tim AI pemerintah. Luhut juga menegaskan biaya pengembangan teknologi tersebut relatif terjangkau dan tidak memerlukan anggaran hingga puluhan miliar, apalagi triliunan rupiah.
“Tapi akan menghemat ratusan triliun mungkin ribu triliun dari pemborosan-pemborosan kita yang terjadi selama ini,” ucap Luhut.
