Jakarta: Antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seiring prediksi kemarau panjang dinilai perlu dioptimalkan. Penanganan dampak bencana, khususnya bagi warga yang terpapar kabut asap, harus menjadi prioritas utama.
“Pengendalian titik-titik api karhutla sudah pasti menjadi prioritas. Namun, langkah antisipasi agar karhutla tidak semakin meluas juga harus dioptimalkan,” kata anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu, 14 Juni 2026.
Baca Juga :
DPR Mengapresiasi Langkah Baru Bank Indonesia Perkuat RupiahDaniel menegaskan, keselamatan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikesampingkan. Pemerintah daerah dan instansi terkait wajib memberikan perlindungan penuh bagi warga, mengingat kabut asap kerap melumpuhkan aktivitas ekonomi serta mengganggu kesehatan masyarakat luas.
“Termasuk perlindungan bagi warga yang terdampak karhutla, terutama akibat kabut asap yang sering kali mengganggu kesehatan dan aktivitas warga,” lanjutnya.
Dia meminta agar operasi pemadaman diprioritaskan pada titik-titik api yang dekat dengan kawasan perumahan. Daniel juga mengingatkan bahwa mitigasi karhutla tidak bisa lagi menggunakan pola lama yang reaktif.
“Pencegahan karhutla tidak dapat lagi mengandalkan sistem patroli atau operasi musiman yang sifatnya reaktif dan terbatas. Harus ada pencegahan dan langkah antisipatif serta deteksi dini,” jelas Daniel.
Ia menyarankan pemerintah daerah memaksimalkan pengelolaan lahan gambut melalui pembuatan sekat kanal untuk menjaga kelembapan tanah, serta melakukan pembersihan vegetasi kering secara berkala. Selain itu, pendekatan humanis berbasis kearifan lokal perlu diperkuat guna mengedukasi warga dan korporasi agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Dari sisi penanganan dampak sosial, dia mendorong pemerintah mempublikasikan peta risiko harian secara transparan per kecamatan yang mencakup arah angin dan rekomendasi aktivitas publik. Skema koridor aman logistik kesehatan juga harus disiapkan, termasuk jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk ambulans, obat-obatan, dan air bersih.
Lebih jauh, Daniel meminta adanya perlindungan ekonomi bagi pekerja dan pelaku usaha ultra mikro yang pendapatannya mandek akibat kabut asap. “Negara harus hadir melalui perlindungan bagi warganya. Perlindungan terhadap udara yang aman untuk dihirup, pengobatan yang terjangkau, dan pengganti pendapatan ketika pekerjaan terhenti,” ucap Daniel.
